Jokowi: Komitmen Negara Maju untuk Implementasi Isu Pembiayaan Iklim Sangat Rendah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa komitmen negara maju untuk implementasi isu pembiayaan iklim sangat rendah.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan dalam pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Jumat (13/5/2022).

Dalam pertemuan itu, Jokowi mendorong komitmen negara maju lainnya untuk memenuhi semua komitmennya dalam pencapaian NDC (Nationally Determined Contributions) secara global.

Menurutnya, sepanjang periode 2000-2019, ASEAN hanya memperoleh USD56 miliar atau sekitar 10 persen dari total dukungan pembiayaan iklim negara maju.

“Saya harus terus terang bahwa komitmen negara maju untuk implementasi isu pembiayaan iklim sangat rendah. Kondisi ini menjadi penghambat pencapaian NDC secara global,” ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas TV.

Dia juga menyebut bahwa ASEAN berkomitmen meningkatkan proporsi energi baru terbarukan dari 14 persen pada 2018 menjadi 23 persen pada 2025.

Baca Juga: Bertemu Para CEO AS, Jokowi Berharap Dibantu dalam Pengembangan Infrastruktur Digital di Indonesia

“Upaya ini memerlukan investasi dan teknologi setidaknya 367 miliar dolar di sektor energi bersih. Di Indonesia, transisi energi 8 tahun ke depan membutuhkan 30 miliar dolar,” lanjutnya.

Terkait perubahan iklim, Jokowi menyampaikan tiga poin penting, yakni pembiayaan yang harus terpenuhi, kerja sama transisi energi, dan investasi ekonomi hijau.

“Pembiayaan iklim yang harus terpenuhi, kerja sama transisi energi diperkuat, dan investasi di ekonomi hijau harus ditingkatkan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pertemuan tersebut khusus membahas isu perubahan iklim, transformasi energi bersih, dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Jokowi juga menyampaikan potensi besar yang dimiliki Indonesia terkait transisi energi, yaitu potensi energi terbarukan sekitar 437 GW baik dari energi surya, bayu maupun panas bumi yang saat ini, pemanfaatannya baru mencapai 0,3 persen dari total potensi.

“Indonesia juga miliki potensi besar sebagai hub pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan yang akan kita butuhkan 5 tahun ke depan," kata dia.

Berkaitan dengan investasi ekonomi hijau, Jokowi mengungkapkan potensi peluang ekonomi yang besar dalam pengembangan ekonomi hijau.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang tidak saja mempertemukan sektor pemerintah namun juga dunia usaha.

“Investasi di sektor infrastruktur hijau bisa menjadi unsur penting kolaborasi ASEAN-AS yang membutuhkan setidaknya 2 triliun dolar dalam 1 dekade mendatang," tuturnya.

Baca Juga: Jokowi Beberkan Indonesia Punya Kekayaan Energi Hijau ke Bos-Bos Perusahaan AS

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim John Kerry, Menteri Energi AS Jennifer M. Granholm, dan Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg.

Turut mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani.

Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengikuti acara di ruangan terpisah.