Kamboja Gelar Pertemuan Pejabat Senior ASEAN Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar

PHNOM PENH, KOMPAS.TV — Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN mengadakan pertemuan pada Jumat (6/5/2022) di Phnom Penh.

Pertemuan tersebut sebagai upaya baru untuk mengatur bantuan kemanusiaan bagi Myanmar yang dilanda konflik menyusul kudeta militer pada Februari 2021, seperti laporan Associated Press, Jumat (5/5/2022).

Pertemuan hibrida, yang diikuti oleh beberapa peserta melalui video, dihadiri oleh perwakilan tingkat tinggi dari Myanmar, dan sembilan negara anggota ASEAN, mitra eksternalnya, badan khusus PBB dan organisasi internasional lainnya. Kamboja adalah ketua ASEAN saat ini.

Pertemuan itu merupakan bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali konsensus lima poin tentang Myanmar yang dicapai oleh ASEAN pada April tahun lalu.

Upaya itu dilakukan sebagai tanggapan atas kekerasan yang melanda Myanmar setelah militer pada Februari 2021 merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan menggunakan kekuatan mematikan untuk meredam oposisi terhadap pengambilalihan itu.

Konsensus tersebut menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog di antara pihak-pihak terkait, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Myanmar menyetujui konsensus tersebut tetapi dipandang oleh ASEAN tidak banyak melakukan upaya untuk mengimplementasikannya.

Hal tersebut berujung pada pengucilan dari sesama anggota ASEAN, dimana para pemimpin Junta Militer Myanmar sejak Oktober lalu dilarang menghadiri pertemuan-pertemuan besar ASEAN.

Baca Juga: Pengadilan Myanmar Vonis 5 Tahun Penjara Aung San Suu Kyi atas Tuduhan Korupsi

Pada saat yang sama, perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan militer makin meningkat hingga beberapa ahli PBB mengatakan negara itu sekarang dalam keadaan perang saudara.

Junta Militer Myanmar meluncurkan operasi skala besar, termasuk serangan udara di beberapa wilayah negara itu, menghasilkan sejumlah besar warga sipil menjadi korban.

Dalam upaya menghilangkan tempat berlindung bagi lawan bersenjata, taktik pemerintah termasuk membakar seluruh desa dan membatasi akses ke pasokan penting seperti makanan.