Iryna Venediktova, Jaksa Agung Ukraina yang Bidik Penjahat Perang di Pemerintahan Vladimir Putin

“Kami perlu bukti agar mereka bisa dihukum. Saya beruntung. Saya masih di sini untuk membicarakan apa yang terjadi kepada saya,” kata Ala.

Baca Juga: Pakar Sebut Putin Bisa Ditangkap karena Kejahatan Perang Pembantaian di Bucha, Ini Alasannya

Ketika Venediktova dilantik Presiden Volodymyr Zelensky, Kejaksaan Agung Ukraina tengah dinodai dugaan korupsi, inefisiensi, serta norma hukum yang menurut para ahli perlu segera direformasi.

Iryna Venediktova kemudian menampilkan diri sebagai reformis. Ribuan jaksa dipecatnya karena tak memenuhi standar integritas dan profesionalisme.

Menjelang perang, kantor Venediktova kekurangan jaksa. Meskipun demikian, itu tak menghentikannya menyiapkan penyelidikan dan pengadilan bagi terduga penjahat perang Rusia. Ia menaksir jumlah terdakwa terkait kejahatan perang di Ukraina sekitar 1.000 orang.

Venediktova pun menjalin kerja sama dengan berbagai kelompok hak asasi manusia, sebagian punya riwayat perselisihan dengan pemerintah Ukraina.

Pada Maret 2022, 16 kelompok masyarakat Ukraina mendirikan koalisi untuk mendokumentasikan kasus-kasus yang berpotensi jadi kejahatan perang.

Selain menganalisis materi sumber terbuka (open source), koalisi itu juga membuat jejaring pemonitor terlatih untuk mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya dibagikan ke Kejaksaan Agung.

Organisasi investigator dari luar negeri pun terlibat, seperti Centre for Information Resilience (CIR), Bellingcat, International Partnership for Human Rights (IPHR).

Venediktova juga mendorong warga sipil untuk membantu mengumpulkan informasi melalui ponselnya dan mengunggahnya ke situsweb warcrimes.gov.ua. Kini ada lebih dari 6.000 laporan ke situs tersebut.

Salah satu prioritas Venediktova adalah menyita uang penjahat perang dan memberikannya ke korban. Ia pun butuh kerja sama dari berbagai negara tempat tersangka Rusia memarkirkan kekayaannya.

Ukraina juga mengincar miliaran dolar aset-aset Rusia yang tengah dibekukan Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Inggris Raya, Swiss, dan negara lain. Dana itu diincar untuk membiayai rekonstruksi dan perbaikan di Ukraina setelah perang.

“Saya akan bersukacita ketika kita menjual vila dan yacht seseorang untuk mengompensasi warga biasa Ukraina yang terpaksa meninggalkan rumah,” kata Venediktova.

Baca Juga: Kanselir Olaf Scholz: Prioritas Utama Jerman adalah Menghindari Konflik Nuklir NATO Lawan Rusia