Perdana Menteri Sri Lanka Minta Pengunjuk Rasa Berhenti Memintanya Mundur

Baca Juga: Krisis Ekonomi Sri Lanka Makin Parah, Anggota Parlemen Koalisi Berkuasa Ramai-Ramai Mundur

Para pengunjuk rasa Muslim membatalkan puasa Ramadan mereka di situs berbagi makanan dengan orang-orang di sekitar mereka.

Dinush Thyagaraja, seorang profesional pariwisata berusia 29 tahun, mengatakan dia memilih Rajapaksa dalam pemilihan presiden 2019 dengan keyakinan dia adalah kandidat terbaik untuk memulihkan keamanan nasional setelah kehilangan seorang teman akibat serangan bom bunuh diri Minggu Paskah tahun itu di hotel dan gereja.

Lebih dari 260 orang tewas dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok Muslim lokal yang terinspirasi oleh kelompok Negara Islam.

“Saya sadar saya melakukan kesalahan dan saya ingin memperbaikinya,” kata Thyagaraja.

“Saya tidak dapat memberi makan keluarga saya, saya tidak tahu apakah kami akan dapat menikmati makanan di bulan yang akan datang.”

Bahkan mantan sekutu koalisi Rajapaksa menyerukan agar dia diganti dengan perdana menteri sementara dan pemerintahan multipartai.

Baca Juga: Krisis Ekonomi Sri Lanka Memburuk, Presiden Dituding Tak Mampu dan Sombong

Mereka mengatakan mereka tidak ingin keluarga Rajapaksa yang berkuasa berada dalam pemerintahan sementara karena mereka menjadi pusat kemarahan publik.

Dalam pidatonya, Rajapaksa menolak untuk menyerahkan kekuasaan, mengatakan koalisi pemerintahan akan terus memerintah Sri Lanka karena partai-partai oposisi menolak seruannya untuk pemerintahan yang bersatu.

“Kami mengundang semua partai politik yang diwakili di Parlemen untuk bergabung dengan kami dan mengangkat negara. Tapi mereka tidak bergabung dengan kami,” kata Rajapaksa. “Sebagai pihak yang berkuasa, kami mengambil tanggung jawab itu.”

Krisis dan protes mendorong banyak anggota kabinet untuk mengundurkan diri.

Parlemen gagal mencapai konsensus tentang bagaimana menangani krisis setelah hampir 40 anggota parlemen koalisi yang memerintah mengatakan mereka tidak akan lagi memberikan suara sesuai dengan instruksi koalisi, yang secara signifikan melemahkan pemerintah.

Dengan terpecahnya partai-partai oposisi, mereka juga belum mampu membentuk mayoritas dan menguasai Parlemen.