Jepang Larang Impor Vodka dan Investasi di Rusia, serta Usir 8 Diplomat Moskow

TOKYO, KOMPAS.TV — Jepang pada Jumat (8/4/2022) mengumumkan pengusiran 8 diplomat Rusia dan pejabat perdagangan, melarang impor vodka, dan akan menghentikan impor batu bara dan minyak Rusia.

Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan, Moskow harus bertanggung jawab atas "kejahatan perang" di Ukraina, seperti dilansir  Associated Press.

Selain melarang impor kayu Rusia dan barang-barang lainnya, Kishida menyebut Jepang juga akan melarang investasi baru Jepang di Rusia.

Upaya terbaru Jepang ini akan meningkatkan sanksi keuangan terhadap bank-bank Rusia.

Dalam konferensi pers di Tokyo, Jumat, Kishida mengatakan Jepang membekukan aset sekitar 400 lebih individu dan kelompok, termasuk organisasi terkait militer Rusia.

Kekejaman terhadap warga sipil dan serangan terhadap fasilitas nuklir di Ukraina, kata Kishida, adalah "pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan sama sekali tidak diizinkan."

“Kita berada pada saat kritis dalam upaya kita untuk membuat Rusia menghentikan invasi kejamnya ke Ukraina dan memulihkan perdamaian. Semuanya, tolong bekerja sama," kata Kishida, merujuk pada dampak sanksi di Jepang, seperti harga bensin, listrik, dan makanan yang lebih tinggi.

Baca Juga: Perang Ukraina Dorong Jepang Pertimbangkan Tambah Anggaran Militer Memperkuat Pertahanan

Sebelumnya pada Jumat, Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan pengusiran delapan diplomat Rusia dan pejabat perdagangan. Negara-negara Eropa telah mengusir puluhan diplomat Rusia.

Kishida mengatakan, pengusiran itu didasarkan pada “keputusan komprehensif dengan mempertimbangkan invasi Rusia ke Ukraina.”

Dia menambahkan, Jepang akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan warga negara Jepang dan perusahaan yang masih berada di Rusia jika terjadi pembalasan.

Eropa dan Amerika Serikat juga meningkatkan sanksi terhadap Rusia, termasuk pembatasan impor batu bara. Sanksi yang diperberat itu dikeluarkan menyusul terungkapnya kekejaman yang mengerikan terhadap warga sipil di kota-kota Ukraina.

Kishida mengatakan, sanksi tambahan itu sejalan dengan kesepakatan oleh negara-negara industri G7.

Baca Juga: Tangguhkan Perundingan Damai dengan Jepang, Rusia Gelar Latihan Militer Besar di Kepulauan Sengketa

Pengurangan impor bahan bakar fosil dari Rusia merupakan pilihan yang sulit bagi Jepang yang miskin sumber daya, yang kebutuhan hidrokarbonnya mencapai sekitar setengah dari total bauran energinya.

Keputusan itu bisa berarti perubahan dalam kebijakan energi Jepang ke arah yang lebih terbarukan dan tenaga nuklir.

Rusia menyumbang sekitar 11 persen dari impor batu bara Jepang dan juga termasuk di antara pengekspor utama gas alam cair dan minyak, menurut data pemerintah.

Kishida mengatakan batu bara Rusia digunakan di seluruh industri, mulai dari perusahaan utilitas seperti listrik hingga produsen semen dan baja.

“Kami harus menilai dampaknya terlebih dahulu, dan akan mengambil langkah-langkah menuju larangan batu bara Rusia setelah mengamankan alternatif,” kata Kishida, menolak untuk menetapkan batas waktu untuk larangan total.

Baca Juga: Buntut Invasi Rusia ke Ukraina, Shinzo Abe Ingin Jepang Jadi Negara Nuklir, Mungkinkah?

Langkah-langkah yang disepakati para pemimpin G-7 termasuk menghapus atau melarang impor batu bara dan minyak Rusia.

Menteri Perdagangan Koichi Hagiuda mengatakan Jepang berencana untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan energinya pada Rusia sambil mencari cara untuk mengurangi beban perusahaan Jepang.

Jepang telah memberlakukan beberapa sanksi, termasuk pembekuan aset pejabat tinggi Rusia seperti Presiden Vladimir Putin. Jepang juga membatasi ekspor barang termasuk barang sensitif yang bisa digunakan militer, dan menghapus bank-bank penting Rusia dari sistem informasi perbankan internasional yang dikenal sebagai SWIFT.

Jepang mengambil peran yang lebih besar dalam upaya internasional melawan Rusia karena kekhawatiran tentang dampak invasi di Asia Timur, di mana militer China tumbuh semakin besar.

Jepang menghadapi pembalasan dari Rusia. Moskow baru-baru ini mengumumkan penangguhan pembicaraan perjanjian damai dengan Tokyo yang mencakup negosiasi atas pulau-pulau yang dikuasai Rusia yang direbut Uni Soviet dari Jepang pada akhir Perang Dunia II.