Kedubes Inggris di Jakarta: Inggris Jatuhkan Sanksi Baru, Termasuk ke Orang Dekat Vladimir Putin

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss pada hari Rabu (6/4/2022) mengumumkan peningkatan sanksi Inggris yang signifikan terhadap Rusia, yakni pembekuan aset penuh di bank Rusia terbesar dan mengakhiri semua investasi luar negeri Inggris yang baru ke Rusia.

Inggris akan mengakhiri semua impor batu bara dan minyak dari Rusia pada akhir 2022 serta mengambil tindakan terhadap oligarki dan industri strategis utama. Demikian pernyataan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Menteri Luar Negeri akan mendesak rekan-rekan G7 untuk menjaga momentum gelombang sanksi lebih lanjut pada waktunya.

Sebagai yang terdepan dalam menyerukan tindakan internasional, paket sanksi kelima Inggris akan memotong sektor-sektor utama ekonomi Rusia dan mengakhiri ketergantungan Inggris pada energi Rusia.

Langkah-langkah tersebut dilakukan sejalan dengan sekutu global Inggris karena Uni Eropa juga telah melarang impor batu bara Rusia, dan Amerika Serikat juga sudah memberikan sanksi kepada SberBank.

Menteri Luar Negeri Liz Truss mengatakan, “Hari ini, kami meningkatkan kampanye kami untuk mengakhiri perang mengerikan Putin dengan beberapa sanksi terberat kami. Gelombang tindakan terbaru kami akan mengakhiri impor energi Rusia, dan memberikan sanksi kepada lebih banyak individu dan bisnis dan menghancurkan mesin perang Putin." 

Liz Truss melanjutkan, "Bersama dengan sekutu kami, Inggris menunjukkan kepada elite Rusia bahwa mereka tidak dapat mencuci tangan dari kekejaman yang dilakukan atas perintah Putin. Kami tidak akan berdiam diri sampai Ukraina menang."

Baca Juga: PM Inggris Mengamuk Rusia Bunuh Warga Sipil Ukraina, Berjanji Buat Putin Kelaparan

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan, “Serangan Rusia di Ukraina adalah serangan yang tidak beralasan, direncanakan dan barbar terhadap negara demokrasi yang berdaulat. Inggris dan mitra internasional kami bersatu dalam mengutuk tindakan tercela pemerintah Rusia, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB." 

"Sanksi kami baru-baru ini menunjukkan bahwa kami bertekad untuk membuat Rusia membayar mahal atas serangannya terhadap Ukraina. Kami akan terus meningkatkan ini selama agresi Rusia berlanjut," tambah Owen Jenkins.

"Penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengirimkan pesan penting bahwa negara-negara akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Upaya mereka untuk menyelamatkan muka dengan mengundurkan diri setelah kekalahan telak adalah hal yang tidak masuk akal. Anda tidak dapat mengundurkan diri setelah Anda dipecat! Seluruh dunia, para mitra kami di kawasan ini termasuk Indonesia akan melihat kebohongan Kremlin, seperti yang disaksikan oleh Majelis Umum PBB kemarin," tegas Jenkins.

Lebih lanjut duta besar Inggris untuk Indonesia itu memuji seruan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi terhadap Rusia, untuk segera menghentikan invasi militer yang sedang berlangsung di Ukraina, seiring dengan usaha Inggris yang terus menekan Putin untuk mengurangi eskalasi dan segera kembali terlibat dalam dialog yang berarti.

Baca Juga: Prancis, Jerman, Austria dan Inggris Tolak Kebijakan Putin untuk Bayar Gas Alam Rusia dengan Rubel

Sanksi utama yang diumumkan hari ini meliputi:

Pembekuan aset Sberbank dan Credit Bank of Moscow. Sberbank adalah bank terbesar di Rusia dan pembekuan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan AS.

Larangan langsung pada semua investasi baru ke Rusia. Pada tahun 2020, investasi Inggris di Rusia bernilai lebih dari 11 miliar poundsterling. Ini akan menjadi pukulan besar lainnya bagi ekonomi Rusia dan semakin membatasi kemampuan masa depan mereka.

Pada akhir tahun 2022, Inggris akan mengakhiri semua ketergantungan pada batu bara dan minyak Rusia, dan mengakhiri impor gas sesegera mungkin setelahnya. Mulai minggu depan, ekspor peralatan dan katalis penyulingan minyak utama juga akan dilarang, sehingga menurunkan kemampuan Rusia untuk memproduksi dan mengekspor minyak, menargetkan tidak hanya keuangan industri tetapi juga kemampuannya secara keseluruhan.

Tindakan terhadap industri strategis utama Rusia dan perusahaan milik negara. Ini termasuk larangan impor produk besi dan baja, sumber utama pendapatan. Ambisi militer Rusia juga digagalkan oleh pembatasan baru pada kemampuannya untuk memperoleh kuantum dan teknologi material canggih yang terkenal di dunia dari Inggris.

Baca Juga: Kementerian Pertahanan Inggris: Rusia Mulai Kerahkan Tentara Bayaran ke Ukraina Timur

Inggris juga menargetkan delapan oligarki yang aktif di industri ini, yang digunakan Putin untuk menopang ekonomi perangnya. Mereka termasuk Viatcheslav (Moshe) Kantor sebagai pemegang saham terbesar perusahaan pupuk Acron dengan kepentingan strategis yang vital bagi pemerintah Rusia, Andrey Guryev sebagai rekan dekat Vladimir Putin dan pendiri PhosAgro, perusahaan strategis vital yang memproduksi pupuk.

Selain itu Inggris juga menjatuhkan sanksi atas Sergey Kogogin, direktur Kamaz, produsen truk dan bus, termasuk untuk militer Rusia, Sergey Sergeyevich Ivanov yang merupakan presiden produsen berlian terbesar di dunia Alrosa, yang juga telah dijatuhkan sanksi oleh Inggris, Leonid Mikhelson, pendiri, dan CEO produsen gas alam Rusia terkemuka Novatek, dengan kekayaan bersih 18 miliar poundsterling.

Di sektor perbankan dan minyak, Inggris menjatuhkan sanksi kepada Andrey Akimov, CEO bank terbesar ketiga Rusia Gazprombank; Aleksander Dyukov, CEO dari produsen minyak terbesar ketiga dan mayoritas milik negara Rusia, GazpromNeft; dan Boris Borisovich Rotenberg, putra salah satu pemilik bersama produsen pipa gas terbesar Rusia SGM. Keluarga Rotenberg dikenal karena hubungan dekat mereka dengan Putin dan beberapa dari mereka telah dikenai sanksi.

Baca Juga: Mantan Tentara Inggris: Taliban Lebih Hebat Dibanding Tentara Rusia

Pada pertemuan Menteri Luar Negeri G7 minggu ini, Menteri Luar Negeri akan menyerukan tindakan kolektif lebih lanjut, termasuk jadwal yang dipercepat untuk semua negara G7 untuk mengakhiri ketergantungan mereka pada energi Rusia.

Menlu Truss juga akan menyerukan persatuan G7 yang berkelanjutan dalam memberlakukan gelombang sanksi terkoordinasi lebih lanjut terhadap ekonomi Rusia dan elite di sekitar Putin, hingga Rusia menarik pasukannya dan mengakhiri kampanye agresi brutalnya terhadap Ukraina untuk selamanya.

Pada hari Kamis 7 April 2022, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia. Ini adalah sebuah hal yang memalukan lagi bagi Rusia di panggung global.

Keputusan ini diambil oleh negara-negara dari setiap wilayah di dunia, bukan hanya 'Barat' seperti yang diklaim Rusia. Bukti tindakan mengerikan dari pasukan Rusia di Irpin dan Bucha mengakibatkan Rusia tidak bisa tetap berada di Dewan HAM PBB.

Rusia tidak berhak mendapat tempat di Dewan Hak Asasi Manusia ketika melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang yang disponsori negara dalam skala yang tidak terlihat selama beberapa dekade.