Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat usai Krisis Ekonomi Terparah Picu Unjuk Rasa Besar

KOLOMBO, KOMPAS.TV — Presiden Sri Lanka, Jumat (1/4/2022), mengumumkan keadaan darurat, sehari setelah pengunjuk rasa yang marah berunjuk rasa di dekat rumahnya menuntut dia mengundurkan diri.

Krisis ekonomi terburuk dalam sejarah negara itu juga memicu protes nasional seperti laporan Associated Press, Sabtu (2/4/2022).

Presiden Gotabaya Rajapaksa menggunakan Ordonansi Keamanan Publik, yang memberinya wewenang untuk membuat peraturan demi kepentingan keamanan publik, pemeliharaan ketertiban umum, penindasan pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara atau untuk menjamin tersedianya pasokan penting.

Di bawah peraturan darurat, presiden dapat mengizinkan penahanan, pengambilalihan properti apa pun, dan penggeledahan tempat mana pun. Dia juga dapat mengubah atau menangguhkan hukum apa pun.

Perintah itu datang sehari setelah puluhan orang ditangkap menyusul protes dan unjuk rasa di dekat rumah presiden. Ada juga seruan untuk protes massal di seluruh negara pada Minggu (3/4/2022) besok.

Kantor Presiden Rajapaksa menuding "kaum garis keras terorganisir" menyusupi ribuan pengunjuk rasa dengan kekerasan selama unjuk rasa pada Kamis (31/3/2022) malam. 

Pada peristiwa tersebut, polisi menembakkan gas air mata dan kanon air, serta menangkap 54 orang. Sementara puluhan orang terluka dalam peristiwa tersebut.

Nuwan Bopage, seorang pengacara yang mewakili beberapa tersangka, mengatakan, beberapa dari mereka sedang menjalani pemeriksaan medis karena mengalami luka-luka dan akan muncul di pengadilan pada Jumat pekan depan.

Baca Juga: Krisis Ekonomi Sri Lanka Makin Parah, Dua Orang Meninggal saat Antre Minyak Tanah

Jam malam yang diberlakukan di pinggiran Kolombo telah dicabut pada Jumat pagi.

Dalam unjuk rasa tersebut, pengunjuk rasa menyalahkan Rajapaksa atas lamanya pemadaman listrik dan kurangnya pasokan bahan pokok. 

Sri Lanka saat ini punya kewajiban utang besar dengan cadangan devisa yang semakin menipis. Penipisan cadangan devisa itu membuat Sri Lanka kepayahan membayar impor. 

Warga mengular untuk mengantre bahan bakar. Adapun listrik padam beberapa jam setiap hari karena tidak cukup bahan bakar untuk mengoperasikan pembangkit listrik, sementara cuaca kering melemahkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air.

Pada Kamis, massa pengunjuk rasa di sepanjang jalan menuju kediaman pribadi Presiden Rajapaksa di pinggiran Kolombo, melempari dua bus tentara yang digunakan polisi untuk mengadang para pengunjuk rasa. 

Pengunjuk rasa membakar satu bus tentara dan membelokkan truk pemadam kebakaran yang bergegas memadamkan api.

Juru bicara senior kepolisian, Ajith Rohana mengatakan kepada media, 24 personel polisi dan beberapa warga sipil terluka dalam kerusuhan tersebut, serta beberapa kendaraan milik polisi dan tentara hangus dibakar pengunjuk rasa.

Baca Juga: Sri Lanka Batalkan Ujian Semester Jutaan Siswa Sekolah karena Kehabisan Dolar untuk Beli Kertas

Total kerusakan, menurut polisi, senilai 132.000 dolar AS dan tersangka akan didakwa merusak barang milik publik, kata Rohana.

Saat ditanya tentang tuduhan bahwa polisi menganiaya wartawan pada saat kerusuhan, termasuk penangkapan seorang wartawan, Rohana mengatakan, pihaknya mengikuti aturan pengendalian massa dan kerusuhan, serta mengambil tindakan hanya setelah unjuk rasa berubah menjadi kekerasan lebih dari empat jam setelah dimulai.

Pemerintah dituding menjadi biang kesengsaraan ekonomi beruntun Sri Lanka, dianggap tidak melakukan diversifikasi ekspor dan selalu mengandalkan sumber devisa tradisional seperti teh, garmen, dan pariwisata. 

Pemerintah Sri Lanka juga dituding gagal mengubah budaya mengonsumsi barang-barang impor.

Pandemi Covid-19 memberi pukulan berat bagi ekonomi Sri Lanka, di mana pemerintah Sri Lanka memperkirakan adanya kerugian 14 miliar dolar AS dalam dua tahun terakhir.

Sri Lanka juga memiliki utang luar negeri yang sangat besar setelah meminjam banyak dana untuk berbagai proyek yang tidak menghasilkan uang.

Kewajiban pembayaran utang luar negeri Sri Lanka sekitar 7 miliar dolar AS untuk tahun ini saja. 

Menurut Bank Sentral Sri Lanka, inflasi negara itu melonjak menjadi 17,5 persen pada Februari lalu, dari 16,8 persen bulan sebelumnya.

Inflasi diperkirakan terus meningkat karena pemerintah membiarkan nilai tukar mata uang mengambang bebas.