Kunjungan Utusan Khusus ASEAN ke Myanmar Tidak Bawa Hasil Apapun

Sementara rencana junta militer ditolak banyak politisi, Partai Rakyat terlibat intim dengan junta militer.

Media Myanmar mengatakan pertemuan Prak Sokhonn dengan mantan ibu negara dan anggota parlemen NLD Su Su Lwin dibatalkan pada menit terakhir.

Berita tentang pertemuan itu sebelumnya menimbulkan kekhawatiran junta akan menggunakannya sebagai senjata untuk menganiaya lawan politik.

NLD mengatakan 645 anggotanya ditahan sejak 14 Maret, termasuk 92 anggota parlemen serta penasihat negara Aung San Suu Kyi, yang kini menghadapi lebih dari selusin dakwaan, termasuk korupsi.

Baca Juga: Myanmar Dilarang Hadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang akan Segera Digelar.

Menurut Prak Sokhonn, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan dia akan mempertimbangkan permintaan untuk menemui Suu Kyi dan tahanan politik lainnya di masa depan.

Tetapi Wunna Maung Lwin juga mengatakan kepada utusan itu, jalan di depan "harus menjadi milik Myanmar dan proses yang dipimpin Myanmar", sebuah tanda niat para jenderal untuk mendikte laju perubahan.

Sementara ASEAN tidak mengundang panglima junta militer Myanmar ke pertemuan puncak ASEAN sambil menunggu perbaikan apa pun seperti pengurangan kekerasan di lapangan, publik Myanmar tetap sinis tentang apa yang dapat dicapai secara realistis oleh ASEAN.

Selama kunjungan Prak Sokhonn, terjadi unjuk rasa kecil, dengan tanda-tanda yang berbunyi: "ASEAN, berdiri untuk demokrasi, bukan (dengan) diktator".

Mengingat mandat utusan khusus untuk memfasilitasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan, para analis juga mempertanyakan keengganannya untuk terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional NUG yang merupakan pemerintahan bayangan dari junta militer. 

Kementerian luar negeri NUG mengatakan telah mengirim korespondensi resmi kepada utusan tersebut pada 22 Februari dengan tawaran untuk bertemu, namun belum menerima jawaban, kata kementerian NUG itu itu kepada Straits Times.

Ke depan, utusan tersebut juga perlu terlibat dengan pemangku kepentingan seperti NUG dan organisasi bersenjata etnis, kata Khine Win, direktur eksekutif Institut Tata Kelola Sandhi yang berbasis di Yangon. Kalau tidak, dia hanya akan melalui gerakan selama masa jabatannya sebagai utusan khusus.