Presiden AS akan Pecah 7 Miliar Dolar Dana Pemerintah Afghanistan yang Dibekukan dan Berada di AS

WASHINGTON, KOMPAS.TV — Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengeluarkan perintah eksekutif pada Jumat (11/2/2022) waktu Washington untuk memindahkan USD 7 miliar aset bank sentral Afghanistan yang dibekukan dalam sistem perbankan AS.

Seperti dilansir Associated Press, dana tersebut akan digunakan untuk mendanai bantuan kemanusiaan di Afghanistan dan untuk kompensasi atau santunan bagi para korban serangan 11 September 2001, menurut seorang pejabat AS yang mengetahui keputusan tersebut.

Perintah itu akan mengharuskan lembaga keuangan AS untuk memfasilitasi akses ke aset senilai USD 3,5 miliar untuk bantuan Afghanistan dan kebutuhan dasar rakyat Afganistan.

Sisanya USD 3,5 miliar akan tetap berada di Amerika Serikat dan digunakan untuk mendanai proses pengadilan yang sedang berlangsung oleh para korban terorisme AS, kata pejabat itu.

Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim karena keputusan itu belum diumumkan secara resmi.

Pendanaan internasional ke Afghanistan ditangguhkan dan miliaran dolar aset negara itu di luar negeri, sebagian besar di Amerika Serikat, dibekukan setelah Taliban menguasai negara itu pada Agustus tahun lalu.

Ekonomi negara yang lama bermasalah itu mengalami kehancuran sejak pengambilalihan Taliban. Hampir 80 persen anggaran pemerintah Afghanistan sebelumnya berasal dari komunitas internasional.

Anggaran pemerintah Afghanistan yang kini dipotong, sebelumnya membiayai rumah sakit, sekolah, pabrik, dan kementerian pemerintah.

Keputusasaan untuk kebutuhan dasar seperti itu semakin diperburuk oleh pandemi Covid-19 serta kekurangan perawatan kesehatan, kekeringan, dan kekurangan gizi.

Baca Juga: Di Afghanistan, Lonjakan Covid-19 Varian Omicron Hantam Sistem Kesehatan yang Sudah Runtuh

Kurangnya dana menyebabkan lonjakan angka kemiskinan dan kelompok-kelompok bantuan memperingatkan bencana kemanusiaan parah di depan mata rakyat Afghanistan.

Pegawai negeri, mulai dari dokter hingga guru dan pegawai negeri sipil sudah berbulan-bulan tidak digaji.

Sementara itu, bank membatasi berapa banyak uang yang dapat ditarik oleh pemegang rekening.

Pejabat itu mencatat pengadilan Amerika Serikat di mana korban 9/11 mengajukan klaim terhadap Taliban juga harus mengambil tindakan agar para korban diberi kompensasi.

Departemen Kehakiman memberi isyarat beberapa bulan yang lalu, pemerintahan Biden siap untuk campur tangan dalam gugatan federal yang diajukan oleh korban 9/11 dan keluarga korban di New York City dengan mengajukan apa yang dikenal sebagai “pernyataan kepentingan.”

Batas waktu untuk pengajuan itu diundur hingga Jumat karena departemen tersebut mengatakan pemerintah perlu menyelesaikan "banyak masalah yang kompleks dan penting" yang memerlukan konsultasi dengan "banyak pejabat senior dan lembaga serta komponen eksekutif."

Perintah eksekutif diharapkan akan ditandatangani oleh Biden pada hari Jumat, yang dilaporkan pertama kali oleh the New York Times.

Taliban meminta masyarakat internasional untuk mengeluarkan dana dan membantu mencegah bencana kemanusiaan.

Afghanistan memiliki lebih dari USD 9 miliar cadangan devisa, termasuk lebih dari USD 7 miliar cadangan yang disimpan di Amerika Serikat. Sisanya sebagian besar di Jerman, Uni Emirat Arab dan Swiss.

Taliban pasti akan menentang dipecahnya dana tersebut.

Baca Juga: Taliban Memohon Negara Islam Mengakui Pemerintahannya di Afghanistan

Bulan Januari, Taliban berhasil membayar gaji PNS mereka tetapi berjuang untuk mempertahankan karyawan tetap bekerja.

Taliban berjanji untuk membuka sekolah bagi anak perempuan setelah tahun baru Afghanistan akhir Maret, tetapi organisasi kemanusiaan mengatakan uang diperlukan untuk membayar guru.

Universitas telah kembali dibuka bagi kaum perempuan untuk ikut perkuliahan di beberapa provinsi, dimana Taliban mengatakan pembukaan secara bertahap akan selesai pada akhir Februari ketika semua universitas untuk wanita dan pria akan dibuka, sebuah konsesi besar untuk tuntutan internasional.

Dalam beberapa bulan terakhir, orang Afghanistan hanya dapat menarik USD 200 setiap minggu dan itu hanya dalam mata uang Afghanistan, bukan dalam mata uang AS. Ekonomi Afghanistan sendiri saat ini terseok-seok di ambang kehancuran.

Di bawah pemerintah yang didukung Amerika Serikat sebelumnya, 80 persen ekonomi Afghanistan dibiayai oleh dana internasional.

Semua menguap ketika Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari Kabul pada 15 Agustus dan pemerintahannya bubar, membiarkan pintu terbuka bagi Taliban untuk masuk.

PBB bulan lalu mengeluarkan seruan untuk pencairan hampir USD 5 miliar, permohonan terbesar yang pernah ada untuk satu negara, sambil memprediksi hampir 90 persen dari 38 juta orang warga Afghansitan bertahan di bawah tingkat kemiskinan USD 1,90 per hari.

PBB juga memperingatkan lebih dari 1 juta anak menghadapi risiko kelaparan.

David Miliband, kepala International Rescue Committee, mendesak pencairan dana untuk mencegah kelaparan, pada sidang Subkomite Kehakiman Senat tentang masalah tersebut hari Rabu.

“Komunitas kemanusiaan tidak memilih pemerintah, tetapi itu bukan alasan untuk menghukum rakyat, dan ada jalan tengah, untuk membantu rakyat Afghanistan tanpa merangkul pemerintah baru,” kata Miliband.