Rusia dan AS Bentrok di Sidang Dewan Keamanan PBB, Moskow Kecam Sanksi Sepihak Barat

NEW YORK, KOMPAS.TV — Amerika Serikat dan sekutunya bentrok dengan Rusia dan China di Dewan Keamanan (DK) PBB pada Senin (7/2/2022) terkait manfaat dan dampak sanksi PBB, yang saat ini ditimpakan pada negara-negara mulai dari Korea Utara hingga Yaman dan Kongo serta kelompok ekstremis al-Qaeda dan ISIS serta afiliasi dan pendukungnya.

Seperti dilansir Associated Press, Selasa (8/2/2022), Rusia, yang menjadi presiden DK PBB pada saat ini, memilih topik: Mencegah konsekuensi kemanusiaan dan sanksi yang tidak diinginkan.

Dalam sidang tersebut, Rusia mengecam sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara serta kelompok lain.

Kepala politik PBB Rosemary DiCarlo mengatakan di depan sidang DK PBB bahwa ada 14 sanksi PBB. Sebagai contoh, di Libya, Mali, Sudan Selatan dan Yaman, mereka mendukung resolusi konflik; di Guinea Bissau mereka bertujuan mencegah perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional; di Republik Afrika Tengah, Kongo dan Somalia, mereka mengekang eksploitasi gelap sumber daya alam yang mendanai kelompok bersenjata; di Korea Utara, mereka menargetkan kegiatan proliferasi; dan mereka membatasi ancaman teroris ISIS dan al-Qaeda.

DiCarlo mengatakan, sanksi PBB bukan lagi “instrumen tumpul seperti dulu”. Sejak 1990-an, mereka mengalami perubahan untuk meminimalkan kemungkinan konsekuensi merugikan pada warga sipil dan negara ketiga, dan DK PBB memberikan pengecualian kemanusiaan di sebagian besar rezim sanksi, katanya.

Wakil duta besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky, yang memimpin pertemuan itu, mengatakan banyak penerapan sanksi mengganggu rencana pembangunan negara dan pembangunan ekonomi, seraya merujuk Republik Afrika Tengah dan Sudan dan menyebut tindakan atas Guinea Bissau “anakronistik.”

Dewan Keamanan PBB perlu “lebih memperhatikan apa yang dipikirkan oleh otoritas negara-negara di bawah penerapan sanksi” dan lebih realistis dalam menetapkan tolok ukur pemberhentian sanksi, guna memastikan mereka tidak berubah menjadi “misi yang mustahil,” katanya.

Baca Juga: Panas! Rusia dan Amerika Serikat Bertengkar Sengit Terkait Ukraina di Sidang Dewan Keamanan PBB

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield membalas bahwa sanksi adalah “alat ampuh” yang “mempersulit teroris untuk mengumpulkan dana melalui sistem keuangan internasional,” dan memperlambat pengembangan “kemampuan tertentu” dalam program rudal nuklir dan balistik Korea Utara.

Sanksi PBB juga “membatasi sumber daya mereka yang akan merusak proses perdamaian, yang dapat mengancam penjaga perdamaian PBB, melakukan kekejaman, dan menghalangi bantuan kemanusiaan,” kata Greenfield.

Wakil duta besar Inggris James Kariyuki di DK PBB mengatakan, sanksi PBB terbukti bekerja di Angola, Pantai Gading, Liberia dan Sierra Leone di mana "mereka membantu mengakhiri konflik dan mendukung transisi menuju perdamaian dan demokrasi". DK PBB kemudian mencabut sanksi tersebut.

“Di Republik Afrika Tengah, mereka telah memperbaiki praktik perusahaan pertambangan,” katanya. “Di Somalia, embargo senjata memungkinkan penyitaan ribuan amunisi, peluru kendali antitank, dan senapan penembak jitu yang dilaporkan ditujukan untuk al-Shabab,” kelompok ekstremis yang terkait dengan al-Qaida.

Polyansky Rusia secara khusus membidik sanksi yang dijatuhkan di luar PBB oleh negara atau kelompok, yang menurutnya “tetap menjadi hambatan serius untuk berfungsinya pengecualian kemanusiaan secara penuh,” mengutip masalah dengan kontraktor, operator, asuransi kargo, dan transaksi bank.

Dia juga mengatakan Rusia berangkat dari pemahaman bahwa hanya sanksi PBB lah “yang sah,” dan sanksi sepihak atau unilateral “merusak norma dan lembaga hukum internasional.”

Polyansky mengeklaim "sanksi sekunder dari kekuatan besar Barat menciptakan `getaran beracun' di sekitar Pyongyang" yang menghambat kerja sama, bahkan di area yang tidak tersentuh oleh pembatasan internasional.

Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Tuntut Pemberontak Houthi di Yaman Bebaskan Kapal Uni Emirat Arab

Polyansky juga mengutip apa yang dia sebut "perang sanksi" terhadap sekutu Rusia, Suriah, yang memiliki dampak sangat buruk yang berdampak negatif terhadap ekonomi Suriah, serta sanksi Amerika Serikat terhadap Kuba dan Venezuela.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun menyebut, sanksi sepihak “sangat berbahaya” dan menyatakan keprihatinan bahwa beberapa negara “telah menjatuhkan sanksi ke kiri, kanan, dan tengah, sehingga mereka (negara-negara itu) tampaknya kecanduan.”

Dia mengatakan langkah-langkah ini "telah melemparkan linggis kedalam karya pembangunan ekonomi dan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara yang ditargetkan."

Thomas-Greenfield, duta besar AS, membalas bahwa Amerika Serikat jauh lebih memilih sanksi untuk dijatuhkan secara multilateral, termasuk di Dewan Keamanan.

Tetapi ketika beberapa negara anggota DK PBB memblokir "sanksi terhadap penghancur proses perdamaian, teroris berbahaya, pelanggar hak asasi manusia, dan penghindar sanksi", Amerika Serikat dan banyak negara lain siap untuk bertindak, menggunakan peraturan mata uang dan sistem keuangan domestik mereka "sebagai pengaruh ekonomi untuk mengatasi tantangan global yang mendesak seperti proliferasi nuklir, pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi," katanya.

Terhadap anggapan Rusia bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh masing-masing negara mungkin melanggar hukum, Thomas-Greenfield membalas, “Amerika Serikat dengan tegas menolak posisi itu.”

Amerika Serikat sepenuhnya mendukung mitra, organisasi regional termasuk Uni Eropa, Uni Afrika dan kelompok regional Afrika Barat ECOWAS “yang menjatuhkan sanksi mereka sendiri sebagai tanggapan atas ancaman,” katanya.

Wakil Duta Besar Prancis untuk PBB Nathalie Broadhurst mengatakan sanksi Uni Eropa "sesuai dengan hukum internasional" dan "tidak menghalangi tindakan kemanusiaan".