Perasaan Insecure Selimuti Pemimpin Uni Afrika Saat KTT, Menyusul Gelombang Kudeta Militer

Baca Juga: Uni Afrika Bekukan Keanggotaan Burkina Faso Menyusul Kudeta Militer di Negara Afrika itu

Menjelang KTT, keputusan besar terbaru blok itu adalah menangguhkan Burkina Faso setelah tentara pemberontak menggulingkan Presiden yang terpilih secara demokratis Roch Marc Christian Kabore, yang dikudeta karena dianggap tidak mampu membendung kekerasan ekstremis Islam.

Keputusan itu muncul setelah blok regional Afrika Barat ECOWAS menangguhkan keanggotaan Burkina Faso.

Gelombang kudeta baru di Afrika Barat dimulai pada 2020 di Mali, diikuti oleh Guinea pada tahun berikutnya, dan Burkina Faso akhir Januari.

Hanya seminggu kemudian, orang-orang bersenjata mencoba namun gagal menggulingkan Presiden Guinea-Bissau.

Di tempat lain, terjadi konflik mematikan mulai dari Mozambik hingga Ethiopia.

International Crisis Group mengatakan, Uni Afrika tahun ini harus memprioritaskan upaya mengamankan gencatan senjata di Ethiopia, mendukung dialog di Sahel, dan mereformasi Misi Uni Afrika di Somalia.

“Ini merupakan tahun yang penuh gejolak bagi Afrika, puluhan ribu tewas dalam perang di Tanduk Afrika, negara-negara jatuh kembali di bawah kekuasaan militer, kepayahan menjalani transisi, dan militansi Islam,” kata ICG menjelang KTT.

“Lembaga (Uni Afrika) harus mampu mengatasi masalah ini, serta ancaman keamanan terkait perubahan iklim.”

Human Rights Watch mendesak Presiden Macky Sall dari Senegal untuk fokus pada perlindungan sipil, keadilan, dan akuntabilitas saat ia menjabat sebagai Presiden Uni Afrika.

“Terlepas dari tantangannya, Sall memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan dan komitmen Uni Afrika terhadap prinsip-prinsip pendiriannya, dengan mengambil sikap berani dan tanpa kompromi terhadap pelanggaran yang disponsori negara, menanggapi seruan para korban untuk perlindungan dan keadilan, dan mendesak untuk hubungan multilateral yang setara dan adil," kata Carine Kaneza Nantulya, direktur advokasi Afrika di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan.

KTT Uni Afrika harus memprioritaskan penanganan pelanggaran yang merajalela dalam konflik di Ethiopia antara pejuang yang setia kepada Front Pembebasan Rakyat Tigray dan pemerintah federal Ethiopia dan sekutunya, termasuk Eritrea, kata kelompok hak asasi itu.