Filipina Larang Orang Tak Divaksin Naik Angkutan Umum di Manila, Langsung Dihajar Kritik

MANILA, KOMPAS.TV - Pemerintah Filipina mengumumkan larangan bagi orang yang tak divaksin untuk naik angkutan umum di Manila.

Aturan tersebut diumumkan oleh Departemen Transportasi, Kamis (13/1/2022), dan akan mulai efektif dijalankan Senin (17/1/2022) pekan depan.

Bersama dengan aturan tersebut, Presiden Rodrigo Duterte mengancam akan menangkap semua orang yang tak divaksin Covid-19, yang menolak tinggal di rumah.

Para penumpang diharuskan menunjukkan bukti vaksinasi sebelum menaiki transportasi umum, seperti bus, jeepney, kereta, kapal atau pesawat di Manila, di mana jumlah penderita Covid-19 saat ini semakin meninggi.

Baca Juga: Mata-Mata Perempuan China Disebut Telah Menyusup ke Parlemen Inggris, Masuk Lewat Sumbangan

Departemen Transportasi mengungkapkan, kebijakan “tak ada vaksinasi, tak ada angkutan” didesain untuk melindungi semua orang.

Selain itu, demi menghindari kerusakan ekonomi parah karena penutupan sistem trasportasi publik akibat serbuan wabah yang sebelumnya pernah terjadi.

“Kami percaya bahwa ini akan lebih anti-miskin dan anti-kehidupan jika kami tak memaksakan intervensi yang akan mencegah hilangnya nyawa karena non-vaksinasi,” bunyi pernyataan Departemen Transportasi Filipina dikutip dari France24.

Namun peraturan ini langsung dihujani kritikan tak lama setelah diumumkan oleh pemerintah Filipina.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesti Internasional, mengritik keras pelarangan itu.

“Jalan keluar dari pandemi ini adalah tak memaksakan pembatasan dan hukuman yang tak proporsional, yang tidak dapat diterima pada mereka yang tak divaksinasi,” ujar Butch Olano dari Amnesti Internasional Filipina.

Ia memperingatkan, aturan itu akan secara tak adil menargetkan orang miskin yang tidak dapat bekerja di rumah.

Selain itu, aturan ini juga akan semakin mengikis kepercayaan terhadap pemerintah.

Sedangkan Renato Reyes, pemimpin kelompok HAM dan pihak oposisi, menegaskan aturan ini sangat ilegal dan absurd.

“Setengah dari populasi kini tak diizinkan bergerak? Bagaimana orang akan pergi ke tempat vaksinasi? Apa mereka harus berjalan?” tulisnya di media sosial dilansir dari Al-Jazeera.

Sedangkan kelompok advokasi transportasi, AltMobility PH, mempertanyakan pelarangan tersebut, dan menyebutnya sebagai diskriminasi.

Baca Juga: Gara-gara Kencan Buta, Perempuan Ini Harus Terjebak dengan Pria Asing di Tengah Lockdown

“Anda mendiskriminasi pergerakan masyarakat yang menaiki transportasi publik,” kata Direktur AltMobility PH, Ira Cruz.

“Bagaimana dengan mereka yang mengendarai kendaraan pribadi? Bagaimana mereka diizinkan berkeliling kota tanpa diperiksa,” tambahnya.

Ia juga mempertanyakan sulitnya bagi masyarakat mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Filipina.

“Kami masih mendengar cerita banyaknya masyarakat yang menghabisakan waktu sepanjang hari di lokasi vaksinasi untuk divaksin,” ujar Ira.