Jelang Kepemimpinan Indonesia di G20, Inilah Tantangan Membentang yang Perlu Penyelesaian Segera

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mulai November 2021, Indonesia memegang presidensi G20 dengan tema “Recover Together, Recover Stronger” yang mengajak dunia untuk bersama-sama pulih, dan tumbuh lebih kuat.

Kepemimpinan Indonesia yang hanya akan terjadi 20 tahun lagi dipandang kalangan akademisi hubungan internasional sebagai nation branding.

Dunia akan menyorot citra dan reputasi Indonesia dalam hal pencapaian dan kegagalan, serta kelebihan dan kekurangan rakyat dan produk yang dihasilkan.

Dosen dan pengamat hubungan internasional dari FISIP Universitas Katolik Parahyangan Adrianus Harsawaskita kepada Kompas TV menulis, tantangan dan pekerjaan rumah (PR) bagi Indonesia di tahun 2022 pelik membentang, terutama tentang isu-isu dalam negeri yang kerap terkait dengan hubungan luar negeri menjelang kepemimpinan Indonesia di G20.

Harsawaskita melihat, mulai Januari 2021, Indonesia mengalami berbagai masalah. Masalah pertama, bencana alam terutama yang terkait perilaku manusia seperti perusakan hutan dan pembangunan yang tidak semestinya.

Bencana alam dan kebijakan luar negeri terkait secara tidak langsung. Dalam KTT Iklim Conference of the Parties (COP26), Indonesia berkomitmen untuk mengakhiri deforestasi dan degradasi lahan pada 2030. Komitmen ini mendapat catatan khusus dari Harsawaskita.

Pertama, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang banyak kehilangan hutan selama dua dekade terakhir.

Kedua, sehari setelah KTT, di media sosial ada seorang pejabat setingkat menteri yang mengunggah pernyataan mengenai pembangunan Indonesia, yang sayangnya bertentangan dengan komitmen di COP26 itu.

Baca Juga: Tiga Agenda Besar Hubungan Luar Negeri Indonesia 2022, Salah Satunya Ketegangan Laut China Selatan

Masalah kedua adalah kekerasan di Papua yang terus terjadi yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pendukung kemerdekaan Papua.

Dewasa ini, menurut Harsawaskita, konflik di Papua bukan saja masalah separatisme, tetapi juga sudah ada upaya-upaya memasukkan masalah rasisme, dan beberapa kali ditengarai terjadi di beberapa kota di Indonesia.

Menurut Harsawaskita, isu kekerasan, separatisme, dan rasisme Papua bukanlah hal positif bagi citra internasional Indonesia.

Penanganan masalah lingkungan dan Papua, menurut dia, mengharuskan Jakarta bermain di dua papan: internasional dan nasional.

Terutama dalam konteks internasional, Harsawaskita mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dituntut selalu siap dan kreatif dalam menghadapi kritik publik internasional.