Tentara Tembak Mati 15 Pengunjuk Rasa Penentang Kudeta Militer di Sudan

KHARTOUM, KOMPAS.TV - Pasukan keamanan Sudan menembak mati sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lain ketika ribuan orang Sudan turun ke jalan pada Rabu (17/11/2021) pada hari paling mematikan dalam sebulan unjuk rasa menentang kekuasaan militer, kata petugas medis seperti dilansir Straits Times, Kamis, (18/11/2021)

Para pengunjuk rasa, yang berbaris menentang kudeta 25 Oktober di ibu kota Khartoum dan di kota Bahri dan Omdurman, menuntut penyerahan penuh kepada otoritas sipil dan agar para pemimpin kudeta 25 Oktober diadili.

Pasukan keamanan menembakkan peluru tajam dan gas air mata untuk mencegah pertemuan di ketiga kota, sementara pemerintah memutus komunikasi telepon seluler, kata saksi mata.

Televisi pemerintah mengatakan ada korban luka di antara pengunjuk rasa dan polisi.

"Pasukan kudeta menggunakan peluru tajam di berbagai daerah di ibu kota dan ada puluhan luka tembak, beberapa di antaranya dalam kondisi serius," kata Komite Pusat Dokter Sudan, sebuah kelompok yang bersekutu dengan gerakan protes.

Kematian terkonsentrasi di kota Bahri, kata mereka.

Sebagai tanggapan, pengunjuk rasa membangun barikade yang luas, mengosongkan jalan-jalan lalu lintas, kata seorang saksi mata.

"Orang-orang hanya ketakutan sekarang," kata seorang pengunjuk rasa Omdurman.

Baca Juga: Sudan Memanas Tentara Tembakkan Gas Air Mata, Demonstran: Militer, Mereka seperti Hewan

Sebelumnya, di jalan utama di Khartoum, pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan: "Rakyat lebih kuat, dan mundur tidak mungkin."

Yang lain membawa foto-foto orang yang terbunuh dalam protes sebelumnya dan Abdalla Hamdok, perdana menteri sipil yang menjadi tahanan rumah selama kudeta, dengan slogan: "Legitimasi datang dari jalan, bukan dari meriam."

Gambar protes di kota-kota termasuk Port Sudan, Kassala, Dongola, Wad Madani dan Geneina diposting di media sosial.

Pasukan keamanan dikerahkan secara besar-besaran di jalan utama, persimpangan, dan jembatan di seberang Sungai Nil ditutup, kata saksi mata.

Belum ada pernyataan dari pasukan keamanan sementara perwakilan polisi tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan protes damai diperbolehkan dan militer tidak akan membunuh pengunjuk rasa.

Kudeta itu mengakhiri kemitraan transisi antara militer dan koalisi sipil yang membantu menggulingkan otokrat Omar al-Bashir pada 2019.

Meskipun ada tekanan dari negara-negara Barat yang telah menangguhkan bantuan ekonomi, upaya mediasi terhenti, dengan bergerak menancapkan cakarnya di kekuasaan dengan bantuan dari veteran era Bashir.

Berbicara di Kenya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan "Kami mendukung seruan (rakyat Sudan) untuk memulihkan transisi demokrasi Sudan," dengan mengatakan negara itu berada di jalur menuju stabilitas dan bahwa dia "sangat terlibat" dalam masalah tersebut.

Baca Juga: Kepala Biro Al Jazeera Ditangkap Militer Sudan

Para pengunjuk rasa dan seorang saksi mata mengatakan mereka melihat pasukan keamanan mengejar pengunjuk rasa ke lingkungan dan rumah untuk melakukan penangkapan.

"Kami belum pernah mengalami kekerasan di Bahri seperti hari ini, bahkan di bawah rezim lama," kata seorang demonstran, yang mengatakan udara dipenuhi gas air mata dan pasukan keamanan menggunakan peluru tajam hingga Rabu malam.

"Pasukan kudeta melakukan penindasan yang berlebihan dan mengepung pawai revolusioner di beberapa daerah," kata Asosiasi Profesional Sudan, yang telah membantu mempromosikan protes.

"Ini didahului oleh gangguan yang disengaja atas layanan komunikasi suara dan internet."

Layanan internet seluler di Sudan telah ditangguhkan sejak 25 Oktober, memperumit kampanye demonstrasi anti-militer, pemogokan dan pembangkangan sipil.

Komite dokter dan serikat pekerja lainnya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan keamanan telah mencoba menyerang satu rumah sakit di Omdurman dan mengepung yang lain, melepaskan gas air mata dan memblokir akses pasien. Hal yang sama disaksikan di rumah sakit di Bahri, kata seorang demonstran.

Kematian Rabu membuat jumlah korban tewas sejak kudeta menjadi 39 orang.

"Komandan militer akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran ini," kata pelapor khusus PBB untuk Kebebasan Berserikat dan Damai, Majelis Clement Voule, dalam sebuah tweet.