Arab Saudi dan Bahrain Usir Dubes Lebanon karena Sebut Perang Yaman adalah Hasil Agresi Saudi

BEIRUT, KOMPAS.TV — Arab Saudi, Jumat (29/10/221), memerintahkan duta besar (dubes) Lebanon untuk kerajaan itu meninggalkan Arab Saudi dalam waktu 48 jam dan menghentikan semua impor dari Lebanon, seperti dilaporkan Associated Press, Sabtu (30/10/2021). Hal tersebut sebagai tanggapan atas komentar seorang menteri Lebanon yang menggambarkan perang di Yaman sebagai “agresi Saudi.”

Beberapa jam kemudian, Kerajaan Bahrain juga memerintahkan dubes Lebanon untuk meninggalkan negara itu dalam waktu dua hari karena alasan yang sama, kata Kementerian Luar Negeri Bahrain.

Perdana menteri dan presiden Lebanon membahas keputusan Arab Saudi tersebut dan meminta Menteri Informasi George Kordahi untuk mengambil "keputusan yang tepat," seruan yang jelas agar ia mengundurkan diri dengan harapan akan meredakan ketegangan.

Media pemerintah Arab Saudi menambahkan dalam laporannya, duta besar Arab Saudi untuk Lebanon juga diminta untuk pulang ke Riyadh.

Laporan itu mengatakan langkah tersebut tidak akan mempengaruhi puluhan ribu warga Lebanon dan keluarga mereka yang tinggal dan bekerja di kerajaan kaya minyak itu.

Keputusan Arab Saudi melarang impor dari Lebanon datang pada saat negara kecil itu sangat membutuhkan mata uang asing untuk melewati krisis ekonomi dan keuangan terburuk dalam sejarah modernnya.

Sejak krisis ekonomi Lebanon dimulai pada akhir 2019, mata uang pound Lebanon kehilangan lebih dari 90 persen nilainya, puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan sekarang tiga perempat penduduknya hidup dalam kemiskinan.

Baca Juga: PBB Sebut 10.000 Anak-Anak di Yaman Tewas atau Cacat Sejak Perang Saudara Meletus pada 2014

Arab Saudi yang merupakan raksasa ekonomi regional dan salah satu produsen dan eksportir minyak terbesar dunia, beberapa dekade terakhir menjadi pasar utama untuk produk Lebanon.

Langkah pengusiran dubes itu diambil beberapa hari setelah sebuah video beredar di media sosial di mana Kordahi menggambarkan perang di Yaman sebagai agresi oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Dia menambahkan perang di Yaman adalah “tidak masuk akal” dan harus dihentikan karena dia menentang perang antara orang-orang Arab.

Kantor Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengatakan dia membahas situasi dengan Presiden Michel Aoun sebelum menelepon Kordahi dan memintanya untuk mengambil “keputusan yang tepat demi kepentingan nasional.”

Mikati menyatakan penyesalannya atas langkah Arab Saudi dan mendesak kerajaan itu untuk meninjau kembali keputusannya.

Mikati menambahkan pemerintahnya "dengan tegas menolak" apa pun yang merusak "hubungan persaudaraan yang dalam" dengan Arab Saudi.

Mikati mengatakan sebelumnya komentar Kordahi tidak mewakili pendapat pemerintah Lebanon, seraya menekankan, Kordahi berbicara sebelum resmi menduduki jabatannya bulan lalu.

Kordahi, mantan pembawa acara TV, membuat komentar di sebuah program televisi sebelum dia dipilih untuk jabatan itu pada September lalu. Kordahi dekat dengan Gerakan Kristen Marada, sekutu kelompok militan Hizbullah.

Baca Juga: 16,2 Juta Orang di Yaman Terancam Kelaparan akibat Perang Berkepanjangan

Kordahi mengadakan konferensi pers di Beirut minggu ini, dirinya menolak untuk meminta maaf atas pernyataannya dalam sebuah wawancara, yang diklaim disiarkan 5 Agustus.

Dia menambahkan sejak menjadi menteri, dia mematuhi kebijakan pemerintah untuk tidak mengungkapkan pendapat pribadinya.

“Kita tidak boleh terus menjadi sasaran pemerasan di Lebanon oleh siapa pun apakah mereka negara, duta besar atau individu,” kata Kordahi, menambahkan dia tidak memiliki rencana untuk mengundurkan diri dari jabatannya atas komentarnya.

Arab Saudi mengatakan Hizbullah membantu pemberontak Houthi Yaman. Baik Hizbullah dan Houthi didukung oleh Iran, dan menganggap diri mereka sebagai bagian dari apa yang disebut poros perlawanan yang mencakup pemerintah Suriah dan milisi Syiah yang kuat di Irak.

Arab Saudi menjadi pendukung utama Lebanon, tetapi kerajaan itu juga telah terkunci dalam persaingan sengit regional melawan Iran, sekutu utama kelompok militan Lebanon yang kuat, Hizbullah.

Ketegangan antara dua kekuatan regional itu sering kali berujung pada kebuntuan dalam pengambilan keputusan dalam politik Lebanon. Arab Saudi adalah salah satu negara Teluk yang memberlakukan sanksi terhadap Hizbullah.

Arab Saudi mencantumkan Hizbullah yang didukung Iran sebagai organisasi teroris. Hubungan antara Arab Saudi dan Lebanon tegang dalam beberapa bulan terakhir atas apa yang dikatakan kerajaan itu sebagai kendali Hizbullah atas negara kecil itu.