SYDNEY, KOMPAS.TV — Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat (29/10/2021) mengungkapkan kemarahan dan menuntut dilakukannya penyelidikan setelah The Associated Press melaporkan junta militer Myanmar melakukan penyiksaan secara sistemik terhadap para tahanan penentang kudeta militer.
Pakar hak asasi manusia PBB di Myanmar juga menyerukan tekanan internasional yang lebih kuat terhadap junta militer Myanmar.
Anggota parlemen majelis rendah di Washington mendesak Kongres untuk bertindak setelah penyelidikan AP, yang didasarkan pada wawancara dengan 28 orang, termasuk wanita dan anak-anak, yang dipenjara dan dibebaskan sejak militer mengambil alih pemerintah pada awal Februari.
“Kami marah dan terganggu oleh laporan tentang ‘penyiksaan sistematis’ oleh rezim militer Burma di seluruh negeri,” kata Departemen Luar Negeri, menggunakan nama lain Myanmar, Burma.
“Laporan penyiksaan di Burma harus diselidiki secara kredibel dan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.”
Laporan AP, yang mencakup bukti foto, sketsa dan surat dari para tahanan, bersama dengan kesaksian dari tiga perwira menengah militer yang baru saja membelot, memberikan pandangan paling komprehensif ke dalam sistem penahanan yang sangat rahasia yang telah menahan lebih dari 9.000 orang semenjak kudeta.
AP mengidentifikasi selusin pusat interogasi yang digunakan di seluruh Myanmar, selain penjara dan penjara polisi, berdasarkan wawancara dan citra satelit.
Pasukan keamanan junta militer membunuh lebih dari 1.200 orang sejak Februari, termasuk setidaknya 131 tahanan yang disiksa sampai mati.
Baca Juga: AP Ungkap Penyiksaan Sistematis Junta Militer Myanmar terhadap Rakyat Penentang Kudeta yang Ditahan
AP menemukan junta militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan bukti penyiksaannya.
Ajudan seorang komandan berpangkat tinggi mengatakan kepada AP dia menyaksikan pasukan keamanan menyiksa dua tahanan sampai mati.
Setelah itu, katanya, tentara menempelkan infus glukosa ke mayat mereka agar terlihat seperti orang-orang itu masih hidup, kemudian memaksa seorang dokter militer untuk memalsukan laporan otopsi mereka.
“Penyelidikan AP menyoroti ruang lingkup dan sifat sistemik dari kampanye penyiksaan kriminal junta militer,” pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Sumber : Kompas TV/Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.