Junta Militer Myanmar Kembali Protes karena ASEAN Hanya Izinkan Pejabat Menengah Jadi Wakil di KTT

Anggota parlemen yang digulingkan kini menyatukan diri di bawah pemerintahan bayangan bernama Pemerintahan Persatuan Nasional NUG yang menyaingi junta, untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai perwakilan sah Myanmar. NUG juga telah meminta untuk mewakili Myanmar di KTT Asean.

Junta militer yang menuduh maraknya kecurangan selama pemilihan Myanmar November lalu, menyebut NUG sebagai “kelompok teroris bersenjata” dan sudah menyampingkan negosiasi dengan NUG.

Junta militer juga melarang Menteri Luar Negeri II Brunei Erywan Yusof, yang merupakan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, dari bertemu langsung dengan Aung San Suu Kyi.

Sebagai bagian dari “Konsensus Lima Poin” ASEAN yang disusun pada bulan April selama pertemuan darurat sebelumnya di hadapan Jenderal Min Aung Hlaing, Erywan akan melakukan perjalanan ke Myanmar untuk bertemu pemangku kepentingan politik utama guna mendorong dialog. Perjalanan itu belum terjadi.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Mulai Adem, Kini Nyatakan Komitmen atas 5 Poin Rencana ASEAN

Tidak jelas apa yang akan terjadi pada kantor utusan khusus tersebut setelah Kamboja mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada akhir KTT hari Kamis nanti.

Sementara ASEAN belum secara resmi mengakui junta militer sebagai pemerintah baru Myanmar yang sah, para menteri dan pegawai negeri sipil di bawah kendali junta sejauh ini diizinkan untuk mengambil bagian dalam pertemuan resmi ASEAN.

Junta militer, pada gilirannya, menggunakan gambar-gambar dari pertemuan semacam itu untuk memperkuat legitimasinya.

Diskusi tentang status Myanmar memicu gesekan di ASEAN, yang secara tradisional membuat keputusan melalui konsensus.

Amerika Serikat pekan lalu menyebut keputusan ASEAN untuk melarang Jenderal Min Aung Hlaing dari KTT sepenuhnya patut dan dibenarkan mempertimbangkan keadaan dan berbagai hal yang melingkupi saat ini.