Myanmar Nyatakan Tetap Berkomitmen Pada Peta Jalan ASEAN, Namun Ada yang Tidak Bisa Dinegosiasikan

Keputusan itu diambil setelah pertemuan darurat hari Jumat di antara para menteri luar negeri blok tersebut.

NUG, aliansi luas kelompok anti-kudeta yang mencakup anggota partai penguasa terguling Suu Kyi, telah mendukung pelatihan dan pembentukan milisi yang disebut “Pasukan Pertahanan Rakyat” di balik berbagai penyergapan terhadap pasukan keamanan di beberapa wilayah negara itu.

NUG baru-baru ini mendeklarasikan pemberontakan nasional melawan kekuasaan militer.

Pemerintah bayangan pada hari Senin menyambut keputusan ASEAN tidak mengundang pemimpin junta militer ke KTT, tetapi mengatakan NUG harus menjadi perwakilan yang sah.

“ASEAN tidak memasukkan Min Aung Hlaing merupakan langkah penting, tetapi kami meminta mereka mengakui kami sebagai perwakilan yang tepat,” kata juru bicaranya, Dr Sasa.

Namun, dia mengatakan NUG akan menerima bila ASEAN mengundang perwakilan alternatif Myanmar yang benar-benar netral.

Baca Juga: Menlu RI Sebut Myanmar Tidak Perlu Kirim Perwakilan ke KTT ASEAN

Keputusan ASEAN merupakan langkah berani yang luar biasa bagi blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional lebih menyukai kebijakan keterlibatan atau engagement dan non-intervensi.

Brunei Darussalam, ketua ASEAN saat ini, mengeluarkan pernyataan yang mengungkap kurangnya kemajuan pada peta jalan yang telah disepakati junta militer dengan ASEAN pada bulan April.

Seorang juru bicara pemerintah militer pada akhir pekan menyalahkan "intervensi asing" atas keputusan tersebut.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan reformasi ekonomi. Ribuan lawan junta militer telah ditangkap, termasuk Aung San Suu Kyi.

Pasukan junta militer sudah membunuh lebih dari 1.100 orang, menurut pegiat kemanusiaan dan pemantauan PBB.

Beberapa menit setelah pidato Min Aung Hlaing, televisi pemerintah mengumumkan lebih dari 5.000 orang yang ditangkap atau dikenakan surat perintah penangkapan atas peran mereka dalam unjuk rasa anti-kudeta akan dibebaskan dengan amnesti.

Amnesti itu untuk alasan kemanusiaan, katanya, menyalahkan kelompok oposisi yang dilarang karena memicu kerusuhan.