Presiden Xi Jinping Desak Reunifikasi Damai Usai Jet China Sisir Udara Taiwan

TAIPEI, KOMPAS.TV - Pemimpin China Xi Jinping mengatakan pada hari Sabtu bahwa reunifikasi "damai" Taiwan dengan daratan China adalah kepentingan Beijing, meskipun diwarni ancaman militer terhadap pulau yang berpemerintahan sendiri itu, seperti dilansir Associated Press, Sabtu, (09/10/2021)

Xi Jinping berbicara pada sebuah acara resmi di Aula Besar Rakyat Beijing yang sebagian besar berfokus pada perlunya Partai Komunis yang berkuasa untuk terus memimpin China saat negara itu meningkat dalam kekuasaan dan pengaruh.

“Reunifikasi bangsa harus diwujudkan dan pasti akan diwujudkan,” Xi bersumpah di depan para politisi, personel militer, dan lainnya yang berkumpul di ruang besar yang berfungsi sebagai tempat duduk legislatif seremonial China.

“Reunifikasi melalui cara damai adalah yang paling sesuai dengan kepentingan keseluruhan bangsa China, termasuk rekan-rekan Taiwan,” tambah Xi Jinping.

Pernyataan Xi datang hanya beberapa hari setelah militer China pesawat militer dalam jumlah sangat besar melewati wilayah pertahanan udara Taiwan dalam latihan yang disebut Taipei sebagai ancaman.

Selama empat hari, mulai minggu lalu, Tentara Pembebasan Rakyat China menerbangkan jet tempur, pembom, dan pesawat peringatan dini udara sebanyak 149 kali menuju Taiwan, dengan manuver tunggal terbesar melibatkan 52 jet tempur.

Baca Juga: China Ancam Perang Dunia Ketiga Bisa Terjadi Kapan Saja, Taiwan: Kami Akan Lawan hingga Akhir

Taiwan dan China berpisah tahun 1949 di tengah perang saudara, dengan Partai Nasionalis Kuomintang yang berkuasa saat itu melarikan diri ke pulau itu ketika Komunis Mao Zedong merebut kekuasaan di daratan.

Upacara hari Sabtu di Beijing untuk menghormati peringatan 110 tahun revolusi Tiongkok yang menyebabkan penggulingan kaisar Qing dan pendirian Republik Tiongkok di bawah Sun Yat-sen.

Taiwan merayakan 10 Oktober sebagai Hari Nasional dan pidato Xi menyentuh aspirasi bersama untuk masa depan yang bersatu, meskipun ada perbedaan mencolok antara sistem satu partai otoriter China dan demokrasi multi-partai Taiwan yang dinamis.

Perayaan Hari Nasional Taiwan tahun ini akan menampilkan pameran peralatan militer yang langka, termasuk rudal dan pertunjukan jet tempur yang akan diadakan hari Minggu di depan Gedung Kantor Kepresidenan di pusat ibukota, Taipei.

Itu menandai penyertaan pertama perangkat keras militer dalam perayaan resmi Taipei selama bertahun-tahun, dan yang pertama sejak Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menjabat pada 2016.

Liputan media lokal tentang latihan untuk perayaan itu menunjukkan kendaraan peluncur peluru kendali ukuran besar melaju di jalan-jalan Taipei, meskipun rudal itu sendiri tidak terlihat secara langsung.

Di masa lalu, pemerintah Taiwan menyembunyikan kemampuan peluru kendalinya dari mata publik untuk menghindari kesan provokatif, kata Kuo Yu-jen, pakar studi pertahanan di Institute for National Policy Research di Taiwan.

Kuo menambahkan Taipei merasa “harus menunjukkan bahwa Taiwan memiliki kemampuan untuk mencegah ancaman China” karena Beijing menjadi “terlalu asertif.”

Dalam beberapa tahun terakhir, perayaan hari nasional menampilkan pertunjukan koreografi oleh polisi militer yang mengendarai sepeda motor dan penerbangan oleh angkatan udara pulau itu. Namun, peluru kendali bukanlah bagian dari tampilan itu.

“Saya pikir ini untuk meningkatkan moral rakyat Taiwan,” kata Fan Shih-ping, seorang profesor ilmu politik di National Taiwan Normal University.

Baca Juga: Persiapan Lawan China, Pasukan Khusus AS Ternyata Diam-diam Latih Tentara Taiwan

Pemimpin Taiwan Tsai menempatkan premi yang lebih tinggi pada pertahanan nasional daripada pendahulunya dari Partai Nasionalis yang lebih bersahabat dengan China, meluncurkan revitalisasi industri pembuatan kapal pulau itu, dan menugaskan program untuk membangun kapal selam di dalam negeri.

Dia juga melakukan reformasi militer, termasuk meningkatkan tunjangan bagi personel militer, bahkan meningkatkan kualitas makanan yang disajikan di mess.

Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengatakan kepada anggota parlemen Taiwan hari Rabu bahwa situasi dengan China “adalah yang paling parah dalam 40 tahun.” Chiu kemudian mengatakan kepada wartawan dirinya yakin China akan memiliki kemampuan "komprehensif" untuk menyerang Taiwan pada 2025.

Sejak perpecahan, Taiwan punya pemerintahan sendiri, tetapi kedaulatannya ditolak oleh Beijing, yang menolak untuk melepaskan opsi penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.

Beijing juga berusaha untuk mengisolasi Taiwan secara internasional dengan melarangnya dari PBB dan organisasi internasional lainnya serta menentang kontak resmi antara pemerintahnya dan negara-negara yang mengakui China, terutama Amerika Serikat, yang secara hukum terikat untuk mempertimbangkan ancaman terhadap Taipei sebagai masalah “keprihatinan serius."

Pejabat Amerika Serikat dan Jepang memperingatkan bahwa kemampuan China yang berkembang menimbulkan ancaman yang meningkat terhadap keamanan Taiwan dan kawasan itu.

"Pertanyaan tentang Taiwan adalah murni urusan internal China, yang tidak mentolerir campur tangan eksternal. Tidak ada yang boleh meremehkan tekad, kemauan, dan kemampuan kuat rakyat China untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial." kata Xi Jinping