Pemungutan suara dimajukan satu tahun sebagai tanggapan atas protes massa yang pecah pada akhir 2019 atas korupsi yang mewabah, layanan yang buruk, dan tingkat pengangguran yang tinggi.
Sementara undang-undang pemilihan baru memungkinkan lebih banyak orang independen untuk mencalonkan diri, kelompok-kelompok Syiah terus mendominasi lanskap pemilihan dengan persaingan ketat yang diperkirakan terjadi antara partai-partai pro-Iran dan milisi mereka. Partai terbesar adalah aliansi Fatah, berkompetisi dengan blok politik nasionalis Syiah kelas berat Moqtada al-Sadr, pemenang terbesar dalam pemilu 2018.
Baca Juga: 30 Tewas dan Puluhan Terluka pada Serangan Bom di Pasar Pinggiran Baghdad
Aliansi Fatah termasuk para pemimpin yang terkait dengan Unit Mobilisasi Populer paramiliter, sebuah kelompok payung untuk sebagian besar milisi yang didukung negara pro-Iran, termasuk Kataib Hezbollah.
Tetapi kelompok itu kehilangan popularitas setelah protes 2019, dimana para aktivis menuduh faksi-faksi bersenjata garis keras secara brutal menekan pengunjuk rasa dengan menggunakan peluru tajam dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Para pengunjuk rasa yang menuntut perubahan dan reformasi juga sering mencerca campur tangan Iran dalam politik Irak.
Lebih dari 600 tewas dan ribuan terluka selama protes selama berbulan-bulan.
Analis mengatakan, masuknya Kataib Hezbollah, tidak terkait dengan kelompok Hizbullah Lebanon, mungkin adalah upaya Iran untuk memperkuat sekutunya di dalam parlemen Irak.
Bassam al-Qazwini, seorang analis politik yang berbasis di Baghdad, mengatakan setelah gerakan protes 2019 Iran mendorong kelompok garis keras untuk terjun ke dunia politik.
“Harakat Huqooq membuka pintu bagi faksi-faksi garis keras untuk masuk ke ranah politik dan gedung parlemen,” katanya seraya menambahkan, dia tidak mengharapkan mereka memenangkan banyak kursi.
Muanis, pria kurus berjenggot tipis, mengatakan, alasan terjun ke dunia politik adalah kekecewaan masyarakat terhadap situasi politik saat ini dan kegagalan politisi melaksanakan reformasi.
“Makanya kita berpartisipasi untuk membawa perubahan,” katanya. Jika dia menang, dia mengatakan dia akan bekerja dari dalam parlemen untuk "mendapatkan kembali kedaulatan Irak dengan membiarkan penjajah pergi," katanya tentang AS.
Ditanya tentang suburnya senjata di luar kendali negara, dia berkata: “Kapan pun pendudukan tidak ada lagi, kita bisa mendiskusikannya. Maka kita tidak perlu memanggul senjata.”
Sumber : Kompas TV/Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.