Utusan Khusus Inggris Datang ke Kabul Afghanistan dan Berbicara dengan Abdul Ghani Baradar

KABUL, KOMPAS.TV - Seorang utusan tingkat tinggi Inggris datang ke Afghanistan dan mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Taliban di Kabul pada Selasa (05/10/2021). Ini merupakan kunjungan yang pertama sejak pasukan asing dievakuasi dari Afghanistan, ditengah upaya Taliban mencari jalan keluar dari isolasi internasional, seperti dilansir France24, Selasa.

Taliban mendeklarasikan diri sebagai penguasa baru Afghanistan setelah menguasai ibu kota Kabul bulan Agustus dan menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat.

Tetapi setelah 20 tahun perang, negara yang bergantung pada bantuan internasional itu menghadapi keruntuhan ekonomi, dimana negara penyumbang utama menghentikan pendanaan sementara tidak ada dukungan darurat.

Para penguasa baru Afghanistan merayu kekuatan asing dalam upaya untuk memulai kembali arus kas ke negara itu, di mana pegawai negeri dan petugas kesehatan sudah berbulan-bulan tidak menerima gaji.

Pejabat Taliban mencuitkan foto pertemuan Simon Gass, utusan khusus Inggris untuk Afghanistan, dan Wakil Perdana Menteri Abdul Ghani Baradar dan Abdul Salam Hanafi.

Kedua belah pihak membahas bagaimana Inggris dapat membantu Afghanistan memerangi terorisme dan krisis kemanusiaan yang semakin dalam, serta memberikan jalan yang aman bagi mereka yang ingin meninggalkan negara itu, kata seorang juru bicara pemerintah Inggris.

"Mereka juga mengangkat perlakuan terhadap minoritas dan hak-hak perempuan dan anak perempuan," tambah juru bicara itu, dengan mengatakan Gass bergabung dengan Martin Longden, kuasa usaha Inggris untuk Afghanistan yang sekarang belum kembali berkantor di Kabul. 

Taliban terkenal karena pemerintahannya yang brutal dan menindas dari tahun 1996 hingga 2001, secara efektif mengecualikan perempuan dan anak perempuan dari pendidikan dan pekerjaan di seluruh negeri.

Abdul Qahar Balkhi, juru bicara kementerian luar negeri Taliban mengatakan pertemuan itu "berfokus pada diskusi rinci untuk menghidupkan kembali hubungan diplomatik antara kedua negara".

Baca Juga: Taliban Umumkan Pejabat Baru, Lagi-Lagi Tak Melibatkan Perempuan

Pemerintah negara Barat memperingatkan, Taliban harus membentuk pemerintahan "inklusif" dan menghormati hak-hak perempuan jika ingin diakui secara resmi.

Taliban selama ini mendorong masyarakat internasional untuk terlibat dengan mereka dan membantu menstabilkan Afghanistan yang kini terancam kelaparan.

Taliban beberapa waktu terakhir sudah membuat beberapa tindakan untuk meraih penghormatan dunia internasional, walau pada saat yang sama bersikeras mepertahankan hak mereka untuk kembali ke pemerintahan berdasarkan interpretasi garis keras hukum Islam.

Pada hari Selasa, anak perempuan kembali ke beberapa sekolah menengah di provinsi Kunduz di Afghanistan Utara, kata pejabat dan guru Taliban, meskipun mereka tetap dilarang masuk ruang kelas di sebagian besar negara.

Sebuah video yang diunggah oleh juru bicara kelompok itu, Suhail Shaheen, menunjukkan belasan siswi berpakaian hitam, beberapa mengenakan jilbab putih dan lainnya dengan cadar hitam, duduk di kursi dan mengibarkan bendera Taliban.

Tetapi pejabat kementerian pendidikan Mohammad Abid mengatakan tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat sementara, seraya mengatakan, "Sekolah menengah masih ditutup untuk anak perempuan."

Taliban, yang mengizinkan anak perempuan bersekolah di sekolah dasar, mengatakan anak perempuan akan kembali ke sekolah menengah setelah keamanan mereka dan pemisahan gender yang ketat di bawah hukum syariah dapat dipastikan.

Beberapa guru dan kepala sekolah di kota Kunduz, ibu kota provinsi, mengatakan kepada AFP seperti dilansir Straits Times bahwa gadis-gadis di sekolah menengah di beberapa distrik telah kembali ke kelas.

Dalam sebuah unjuk rasa yang terlihat diatur rapi, Taliban memanggil kaum perempuan untuk kembali bekerja, sebagai tanda bahwa kelompok Islamis mungkin mencoba untuk melunakkan citra publik mereka setelah 50 hari berkuasa.

Juru bicara kementerian dalam negeri Qari Sayed Khosti mengatakan, semua staf departemen paspor "termasuk staf perempuan" diminta ke kantor untuk kembali bekerja.