Taliban akan Berlakukan Sementara Konstitusi Tahun 1964 Zaman Afghanistan Masih Kerajaan

Setelah menderita melalui pendudukan Soviet pada 1980-an, diikuti oleh perang saudara dan kemudian pemerintahan Taliban yang keras, Afghanistan sekali lagi mengadopsi konstitusi setelah invasi pimpinan AS pada 2001.

Tetapi mereka memilih untuk tidak mengembalikan monarki lama, sebaliknya menyetujui teks baru pada tahun 2004 yang mempertimbangkan kepresidenan dan mengabadikan persamaan hak bagi perempuan.

Jan Egeland, direktur jenderal Dewan Pengungsi Norwegia (NRC), mengatakan masalah pekerjaan perempuan dan pendidikan untuk anak perempuan telah menjadi pusat pertemuan yang dia adakan dengan pejabat Taliban sejak kedatangannya di akhir pekan.

NRC yang beroperasi selama bertahun-tahun di negara miskin itu, termasuk di daerah-daerah yang dikuasai Taliban, tidak akan kembali bekerja membantu jutaan orang miskin kecuali jika Taliban mengizinkan perempuan kembali bekerja untuk kelompok itu, katanya.

"Karyawan perempuan kami harus dapat bekerja secara bebas dengan rekan-rekan pria mereka di seluruh negeri," kata Egeland, setelah bertemu dengan para menteri dan administrator Taliban.

Hampir sepertiga pegawai NRC Afghanistan adalah perempuan.

Menurut Egeland, Taliban "pada dasarnya setuju" untuk mengizinkan perempuan bekerja, dan mereka mengakui bahwa "itu berjalan terlalu lambat di banyak tempat."

Dia mengatakan NRC, yang menyediakan layanan seperti bantuan makanan, air bersih, tempat tinggal dan pendidikan bagi para pengungsi, sedang mencoba untuk merundingkan kesepakatan lokal di tujuh dari 14 provinsi di mana mereka bekerja.

Tapi pengalaman mereka menyimpulkan, pemimpin-pemimpin Taliban di daerah kesulitan menguraikan dekrit yang dikeluarkan oleh pejabat Taliban di Kabul, dan bagaimana kebijakan di Kabul diterapkan di pedesaan.

Di beberapa wilayah, perempuan diizinkan bekerja bersama laki-laki, di kantor lain mereka diperintahkan untuk memisahkan jenis kelamin, sementara di tempat lainnya lagi, perempuan dilarang bekerja sepenuhnya, dan semua itu atas kemauan dan keputusan pejabat setempat.