Taliban Sedang Membentuk Pemerintahan Inklusif, Libatkan Pemimpin Muda Seluruh Etnis dan Suku

DOHA, KOMPAS.TV - Sumber Taliban mengatakan, pemerintah sementara yang sedang dibentuk akan mengikutsertakan para pemimpin dari semua etnis dan latar belakang suku, seperti dilaporkan Al Jazeera, Jumat (27/8/2021).

Sumber-sumber Taliban mengatakan kepada Al Jazeera hari Jum'at, pemerintah sementara akan mencakup para pemimpin dari semua etnis dan latar belakang suku di negara itu.

Hampir selusin nama sedang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, kata beberapa sumber. Namun, belum jelas durasi atau berapa lama pemerintahan sementara akan bekerja.

Selama ini, keragaman etnis Afghanistan menjadi pusat politik dan konflik di negara itu. Pasalnya, tidak ada satu pun kelompok etnis yang menjadi mayoritas yang menentukan di negara berpenduduk 40 juta orang itu.

Pashtun adalah kelompok etnis terbesar di Afghanistan dengan komposisi lebih dari 42 persen populasi. Komunitas Muslim Sunni ini berbahasa Pashto dan telah mendominasi politik Afghanistan sejak abad ke-18.

Sumber-sumber Taliban juga mengatakan, pemerintah sementara nanti akan memiliki "amirul mukminin" (pemimpin kaum beriman) untuk memimpin Emirat Islam Afghanistan.

Baca Juga: Taliban Ungkap 28 Anggotanya Tewas dalam Ledakan Bom Bunuh Diri di Bandara Kabul

Mereka mengatakan, dewan kepemimpinan tertinggi telah dibentuk untuk memutuskan bentuk pemerintahan masa depan dan menominasikan menteri.

Kementerian-kementerian utama yang dicalonkan dewan tersebut termasuk portofolio kehakiman, keamanan dalam negeri, pertahanan, urusan luar negeri, keuangan, informasi, dan penugasan khusus untuk urusan Kabul.

Pendiri Taliban Mullah Baradar berada di ibu kota Kabul. Sementara, Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban Mullah Omar, tengah dalam perjalanan dari Kandahar untuk mengikuti konsultasi awal mengenai pembentukan pemerintah, kata sumber tersebut.

Sumber tersebut menambahkan, Taliban ingin memasukkan wajah-wajah baru ke dalam pemerintahan, termasuk putra-putra pemimpin suku Tajik dan Uzbekistan.

Mereka mengatakan, Amerika Serikat (AS) bersikeras agar pemerintahan baru nanti bisa membawa beberapa anggota dari pemerintah yang lebih tua, termasuk mantan Presiden Hamid Karzai dan mantan Kepala Dewan Tinggi Afghanistan untuk Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah.

Baca Juga: Taliban, Al-Qaeda dan ISIS Ternyata Bertolak Belakang dan Sering Baku Bunuh, Simak Kisah Mereka

Rincian tentang pembentukan pemerintah sementara di Afghanistan muncul saat negara yang dilanda perang itu terguncang akibat serangan mematikan di luar bandara Kabul pada Kamis (26/8/2021).

Serangan kembar yang diklaim oleh Kelompok Negara Islam-Khurasan, afiliasi ISIS di Afghanistan, dan sejauh ini menewaskan sedikitnya 110 orang, termasuk 28 anggota Taliban dan 13 tentara Amerika Serikat.

Sumber Taliban lainnya mengatakan, kelompok itu tetap berkomitmen pada perjanjian Doha 2020 yang ditandatangani dengan AS, termasuk tidak mengizinkan tanah Afghanistan digunakan untuk melancarkan serangan teror.

Namun sumber tersebut mengeluh "tidak adil fokusnya hanya pada beberapa ribu orang di bandara" dan bahwa "jutaan warga Afghanistan saat ini menikmati keamanan di Kabul namun diabaikan".

Tentang hak-hak perempuan, sumber tersebut mengatakan, perempuan akan diizinkan bekerja di berbagai badan pemerintah seperti yang mereka lakukan di pemerintahan sebelumnya, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

Sumber itu mengatakan, pengadilan khusus akan dibentuk di tingkat lokal untuk memerangi korupsi dan memberi contoh pejabat yang korup.

Saat ini juga sedang dilakukan upaya menghilangkan barikade dan penghalang jalan yang "tidak perlu" di berbagai kota, dan pasukan Taliban di seluruh pos pemeriksaan telah diperintahkan untuk bersikap "sopan dan santun".

Pemerintah sementara Taliban dilaporkan juga merencanakan penerapan tarif tunggal yang akan berlaku untuk membawa barang ke negara itu, dari titik masuk ke tujuan.