Taliban Mulai Memimpin, Umumkan 'Amnesti' untuk Pejabat Pemerintah Lama dan Ajak Perempuan Bergabung

KABUL, KOMPAS.TV - Taliban mengumumkan 'amnesti' untuk seluruh pejabat pemerintahan Afghanistan sebelumnya di bawah Presiden Ashraf Ghani.

Tak hanya itu, mereka juga mengajak perempuan bergabung dalam pemerintahan.

Ini adalah langkah pertama Taliban sejak mengambil alih ibu kota Afghanistan, Kabul pada Minggu (15/8/2021). 

“Imarah Islam Afghanistan mengumumkan amnesti sepenuhnya untuk seluruh warga Afghanistan, terutama mereka yang bersama oposisi atau mendukung penjajah selama bertahun-tahun," kata anggota komisi budaya Taliban, Enamullah Sangamani pada Selasa (17/8/2021), dilansir dari Associated Press.

Baca Juga: Masa Depan Ekonomi Afghanistan di Bawah Taliban, Prediksi Investasi China hingga Negara Narkoba

Sangamani terlihat berupaya menenangkan warga yang cemas terhadap kepemimpinan Taliban. 

Namun, pernyataan itu terasa mengambang karena Taliban masih bernegosiasi dengan para pemimpin pemerintahan yang telah digulingkan

Belum ada pula penyerahan kekuasan secara formal dari Presiden Ashraf Ghani pada Taliban.

Bagaimanapun, Taliban menyebut tidak akan membalas dendam pada pemerintahan Afghanistan dan negara-negara asing sekutu sebelumnya.

Lebih jauh, Taliban bahkan memberikan kesempatan pada perempuan untuk bergabung dalam pemerintahan.

Mereka mengklaim tidak ingin lagi “perempuan menjadi korban”.

Pengumuman ini menjadi kejutan karena pemerintahan Taliban pada 1996-2001 begitu ketat membatasi gerak perempuan. 

Perempuan di masa rezim Taliban tak bisa mendapat kesempatan sekolah, bekerja, dan seluruh hak hidup sehari-hari.

“Imarah Islam Afghanistan siap menyediakan tempat bagi perempuan untuk bekerja dan belajar, dan kehadiran perempuan dalam struktur (pemerintahan) yang berbeda sesuai hukum Islam dan nilai-nilai budaya kita,” ujar Sangamani.

Taliban berusaha lebih jauh mengubah citra.

Mereka mengundang seorang pembawa acara televisi swasta lokal untuk mewawancarai pejabat Taliban di depan kamera pada Selasa ini.

Baca Juga: Viral Video Taliban Kegirangan Naik Komidi Putar di Kabul Afghanistan

Interaksi semacam ini antara laki-laki dan perempuan sebelumnya adalah hal mustahil selama periode kepemimpinan Taliban.

Rupert Colville, juru bicara komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, mengatakan pihaknya akan mengingat janji Taliban. 

Tetapi, mereka juga akan terus memerhatikan Afghanistan mengingat ada trauma masyarakat terhadap pemerintahan di bawah Taliban.

“Janji-janji seperti itu perlu dihormati, dan untuk saat ini – sekali lagi dapat dimengerti, mengingat sejarah masa lalu – deklarasi ini disambut dengan skeptisisme,” kata Colville dalam pernyataan resminya.

“Ada banyak kemajuan yang diraih dengan susah payah terkait hak asasi manusia selama dua dekade terakhir. Hak seluruh warga Afghanistan itu harus dipertahankan,” imbuhnya.

Di sisi lain, sejumlah negara menanggapi berbeda terkait pengambilalihan kekuasaan Afghanistan oleh Taliban.

Jerman menangguhkan bantuan pembangunan ke Afghanistan senilai hingg 250 juta euro untuk tahun 2021. 

Padahal, kantor berita Jerman dpa melaporkan Afghanistan sebagai negara yang paling banyak menerima bantuan pembangunan dari Jerman.

Sementara, Swedia akan mengurangi secara perlahan bantuan untuk Afghanistan.

Akan tetapi, Inggris mengklaim akan menambah bantuan kemanusiaan sebesar 10%.

Baca Juga: China dan Taliban Afghanistan Memulai Kemesraan Penuh Duri Pasca Amerika Serikat