KABUL, KOMPAS.TV – Kelompok pemberontak Taliban memasuki ibu kota Kabul pada Minggu (15/8/2021), dan menuntut kekuasaan penuh atas Afghanistan. Sementara itu, Presiden Ashraf Ghani yang didukung Barat telah meninggalkan Afghanistan.
Melansir The Straits Times pada Senin (16/8/2021), tak akan ada pemerintahan transisi menyusul perebutan kekuasaan di seantero Afghanistan oleh Taliban. Hal itu diungkap oleh dua pejabat kelompok milisi Islam Taliban.
Menurut dua komandan senior Taliban, gerilyawan Taliban telah memasuki istana kepresidenan dan mengambil alih kekuasaan.
Baca Juga: Taliban Kepung Kabul, Presiden Afghanistan Melarikan Diri ke Tajikistan
Pemerintah Afghanistan tidak mengonfirmasi hal ini lantaran Presiden Ashraf Ghani telah melarikan diri meninggalkan negara itu pada Minggu (15/8/2021). Tujuan pelarian Ghani masih belum jelas.
Seorang pejabat senior di Kementerian Dalam Negeri Afghanistan menyebut Tajikistan, sementara pejabat Kementerian Luar Negeri menyatakan lokasi pelarian Ghani tak diketahui. Pihak Taliban sendiri tengah melacak keberadaan Ghani.
Sejumlah pengguna media sosial setempat menyebut Ghani sebagai pengecut lantaran meninggalkan rakyat Afghanistan dalam kekacauan.
Banyak warga Afghanistan mengkhawatirkan kembalinya Taliban, mengingat di masa lalu, kelompok pemberontak Islam itu menerapkan hukum syariah yang keras. Selama pendudukan Taliban pada 1996 – 2001, para perempuan tak diizinkan bekerja dan pemberian hukuman semacam rajam, cambuk dan gantung diberlakukan.
Namun, kini Taliban menyatakan akan memberlakukan aturan yang lebih moderat. Taliban berjanji akan menghormati hak-hak perempuan dan melindungi baik warga asing maupun Afghanistan.
Baca Juga: Dramatis, AS Evakuasi Staf Kedutaan di Kabul Afghanistan Menggunakan Helikopter
Juru bicara Taliban Suhail Shaheen mengatakan, kelompoknya akan melindungi hak-hak perempuan, pula kebebasan bagi para pekerja media dan diplomat.
“Kami meyakinkan orang-orang, terutama di kota Kabul, bahwa harta benda dan kehidupan mereka akan aman,” ujarnya pada BBC.
Shaheen menambahkan, peralihan kekuasaan diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
Peralihan Kekuasaan Tak Akan Berlangsung Melalui Pemerintahan Transisional
Sementara itu, penjabat Menteri Dalam Negeri Afghanistan Abdul Sattar Mirzakawal sebelumnya menyatakan bahwa kekuasaan akan diberikan pada pemerintahan transisional.
Mengutip Reuters, Bloomberg dan AFP, tiga sumber diplomatik menyebut bahwa Ali Ahmad Jalali, mantan menteri dalam negeri Afghanistan dan seorang akademisi yang berbasis di Amerika Serikat (AS), kemungkinan ditunjuk memimpin pemerintahan sementara.
Namun, dua pejabat Taliban menyatakan kemudian bahwa tidak akan ada pemerintahan transisional. Taliban, kata mereka, mengharapkan penyerahan kekuasaan Afghanistan sepenuhnya.
Baca Juga: Kisah Abdullah, Pemuda yang Dipaksa Berperang Lawan Pasukan Afghanistan oleh Taliban
Melansir Associated Press, para negosiator Taliban tengah menuju istana kepresidenan di Kabul untuk menyiapkan peralihan kekuasaan.
Delegasi pemerintahan Afghanistan, termasuk pejabat senior Abdullah Abdullah, pada Minggu (15/8/2021) bertolak menuju Qatar untuk bertemu dengan perwakilan Taliban. Hal itu diungkap Fawzia Koofi, anggota tim negosiator Kabul pada Reuters.
Seorang sumber lain menyebut, sejumlah pejabat AS juga akan dilibatkan dalam diskusi peralihan kekuasaan Afghanistan.
Sumber : The Straits Times/Reuter/Bloomberg/AFP/AP/BBC
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.