PYONGYANG, KOMPAS.TV - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tampaknya memutuskan untuk mengembangkan program nuklir dan rudal balistik.
Hal itu dilakukan sang pemimpin pada pertengahan 2021 yang merupakan pelanggaran terhadap sanksi internasional.
Apalagi program tersebut dilakukan kala Korea Utara tengah dilanda krisis ekonomi dan bencana kelaparan.
Keputusan Kim Jong-un itu diketahui berdasarkan laporan rahasia PBB, Jumat (6/8/2021).
Baca Juga: Cerita Pejabat Militer Korea Utara Dihukum Mati karena Anggap Permintaan Kim Jong-Un Tak Realistis
Laporan itu dibuat oleh panel pengawasan independen pada Komite Sanksi Korea Utara Dewan Keamanan PBB.
Pada laporan tersebut diungkapkan bahwa Korea Utara terus mencari bahan-bahan dan teknologi dari negara lain untuk program ini.
“Terlepas dari fokus bahwa negara mengalami kesulitan ekonomi yang memburuk, Korea Utara terus mempertahankan dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya,” bunyi laporan panel pengawas tersebut dikutip dari The Japan Times.
Misi Korea Utara untuk PBB di New York pun tak merespons permintaan untuk berkomentar terkait laporan tersebut.
Korea Utara saat dikabarkan tengah melakukan lockdown secara ketat karena wabah Covid-19.
Baca Juga: Cerita Pejabat Militer Korea Utara Dihukum Mati karena Anggap Permintaan Kim Jong-Un Tak Realistis
Korea Utara bahkan menutup akses perbatasannya dengan China, yang kerap menjadi rekan dalam perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakatnya.
Selain itu kegagalan pertanian pada tahun lalu karena badai topan dan banjir besar membuat situasi pangan Korea Utara dalam krisis.
Kim Jong-un pun mengungkapkan kondisi kritis tersebut pada Juni lalu dan berharap banyak pada pertanian tahun ini.
“Pernyataan yang dibuat oleh DPRK (Korea Utara), menunjukkan kemanusiaan yang dalam di negara itu, meski blokade Covid-19 berarti dampak relatif sanksi terhadap situasi kemanusiaan mungkin telah berkurang,” bunyi laporan itu.
Baca Juga: Deretan Pejabat yang Dieksekusi Mati Pemimpin Korut Kim Jong-un
"Dengan semua perdagangan yang berhenti karena blokade, dan pertanian tahun lalu sangat buruk karena banjir, prospek dari populasi Korea Utara yang lebih besar adalah kemiskinan,” tambahnya.
Korea Utara menjadi sasaran sanksi PBB sejak 2006 karena program nuklir dan rudal balistiknya.
Dewan Keamanan PBB semakin memperkuat sanksi demi bisa memotong pendanaan untuk program tersebut.
Salah satu sanksinya adalah larangan ekspor batubara dan komoditas lainnya, serta impor minyak.
Sumber : The Japan Times
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.