Cerita Pejabat Militer Korea Utara Dihukum Mati karena Anggap Permintaan Kim Jong-Un Tak Realistis

PYONGYANG. KOMPAS.TV - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un terus melancarkan praktek tangan besi terhadap pejabat pemerintahannya.

Seorang pejabat militer berpangkat Mayor Jenderal dikabarkan telah dihukum mati dengan ditembak setelah mengabaikan permintaan khusus Kim Jong-un.

Ia menyebut permintaan Kim Jong-un untuk memberikan suplai makanan ke warganya sebagai sesuatu yang tak realistis.

Dilaporkan Daily NK, seorang sumber Rabu (28/7/2021) mengungkapkan Mayor Jenderal tersebut merupakan komandan logistik markas besar dari Kamp Latihan 185.

Baca Juga: Gara-gara Tak Bertepuk Tangan pada Kim Jong-Un, Menteri Pertahanan Korea Utara Dieksekusi Mati?

Ia pun disidang pada mahkamah militer karena mengatakan perintah Kim Jong-un sebagai perintah yang mengabaikan kenyataan.

Ia pun dieksekusi mati dengan ditembak pada 18 Juli lalu.

Kim sebelumnya memang telah memerintahkan agar gudang militer melakukan distribusi beras kepada publik, terkait bencana kelaparan di negara itu.

Menurut sumber itu, masyarakat menyadari eksekusi tersebut setelah otoritas mengirimkan surat pemberitahuan kepada pejabat militer yang setingkat kepala departemen dan di atasnya.

Pada surat yang dikirimkan 22 Juli lalu, memberitahukan detail mengenai contoh dari hukuman keras yang diberikan pemerintah.

Pemberitahuian itu mengatakan bahwa setelah menerima perintah khusus dari partai berkuasa, sang komandan secara diam-diam mengeluh.

Baca Juga: Waduh, Gereja Kuno Situs Warisan Dunia UNESCO di Ethiopia Dikuasai Oleh Pemberontak Tigray

Pada keluhannya ia mengungkapkan bahwa lumbung militer menghadapi masalah yang lebih serius daripada masalah kekurangan makanan yang dihadapi rakyat.

“Jika mereka akan memeras kita sambil tetap mengabaikan situasi di daerah dengan level bawah, dari mana kita akan menghasilkan semua beras itu, bukan pasir dari sungai,” bunyi keluhan sang mayor jenderal pada surat pemberitahuan itu.

Menurut surat tersebut dengan mengkritik kurangnya rasa realitas dari Kim Jong-un, pihak berwenang melihat sang komandan telah menjadi seorang sektarian.

Dengan mengungkapkan apa yang terjadi di surat pemberitahuan itu, pihak otoritas sepertinya ingin menyebar ketakutan.

Selain itu, juga menekankan siapa pun yang menentang kebijakan partai tak akan menerima pengampunan, siapa pun itu.

Baca Juga: Memposting Fotonya dengan Alat Bantu Seks, Influencer Turki Didakwa Membagikan Konten Cabul

Mereka juga menunjukkan bahwa pihak berwenang ingin meluruskan disiplin militer yang lesu, meski dengan gudang beras militer yang kosong.

Dengan memberikan hukuman kepada pejabatnya itu, Kim Jong-un tampaknya berniat mengalihkan perhatian dari kegagalannya dalam memerintahkan gerakan “Persediaan Makanan untuk Tiga Bulan”.

Pasalnya hal itu dilakukan tanpa lebih dulu memastikan keadaan stok makanan militer.

Hal itu diyakini bahwa Kim Jong-un berencana meminimalkan risiko dengan mengubah situasi menjadi masalah politik dan ideologis, terkait eksekusi komandan logistik militer.