Indonesia dan Amerika Serikat Umumkan Peluncuran Dialog Strategis, Bagian dari Kemitraan Strategis

Blinken mencatat Washington telah menyumbangkan delapan juta dosis vaksin ke Indonesia, dan kedua negara juga bekerja sama dalam hal oksigen dan terapi.

Marsudi dan Blinken juga “menyatakan pandangan yang sama tentang keamanan maritim” dan berkomitmen untuk “mempertahankan kebebasan navigasi di Laut China Selatan, dan melanjutkan kolaborasi dalam keamanan siber dan mencegah kejahatan siber,” kata pernyataan itu.

Dikatakan, Blinken memuji upaya Indonesia untuk mendukung negosiasi perdamaian Afghanistan dan menekankan pentingnya mengembalikan anggota ASEAN Myanmar ke jalan menuju demokrasi.

Dalam isu iklim, kedua belah pihak “membahas peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklimnya,” katanya, tanpa merinci lebih jauh.

Baca Juga: Bertemu Penasihat Keamanan Nasional dan Industri Farmasi AS, Menlu Retno Bahas Bantuan Pandemi

Pembicaraan itu dilakukan sebelum Blinken berpartisipasi dalam pertemuan virtual dengan ASEAN, beberapa anggota di antaranya memiliki klaim yang bersaing di Laut China Selatan dengan China.

Beijing melihat hampir semua jalur air strategis Laut China Selatan sebagai miliknya dan telah membangun kekuatannya di sana.

Blinken selama satu minggu terakhir terlibat berbagai pembicaraan dengan rekan-rekan regional di Asia Tenggara, bagian dari upaya Amerika Serikat untuk menunjukkan keseriusan negara adidaya tersebut dengan Asia Tenggara untuk melawan perluasan pengaruh China.

Murray Hiebert, pakar Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, mengatakan pada pemerintahan Barack Obama hanya ada sedikit waktu untuk mengembangkan perjanjian kemitraan strategis yang dicapai di bawah pemerintahan Obama sebelum mantan presiden Donald Trump menjabat.

“Perjanjian seperti ini bukan prioritas bagi pemerintahannya (Trump),” katanya tentang kesepakatan yang membentang ke beberapa domain, termasuk pertahanan, energi, dan hubungan ekonomi yang lebih luas.

“Pembahasan detail di semua bidang ini akan memakan waktu dan membutuhkan fokus yang cukup besar oleh pejabat senior kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi.”