Media Dunia: Menipisnya Stok Vaksin di Indonesia Ancam Upaya Percepatan Vaksinasi Covid-19

Mereka yang menerima suntikan pertama pada bulan Juli harus kembali untuk suntikan kedua pada bulan Agustus.

Indonesia sejauh ini sudah mengamankan 480 juta dosis vaksin Covid-19 berbagai merek dan hampir sepertiganya telah tiba di Indonesia.

Situasi akan potensi kelangkaan vaksin siap pakai, walau hanya untuk beberapa waktu hingga bahan baku vaksin selesai diproduksi menjadi vaksin Covid-19 siap pakai, menggarisbawahi ketidakseimbangan antara negara-negara kaya dan ekonomi berkembang dalam akses vaksin, seperti yang berulang kali diperingatkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yang menyebut distribusi vaksin yang tidak adil sebagai ancaman terbesar untuk mengakhiri pandemi.

“Selama virus terus beredar di mana-mana, perdagangan dan perjalanan akan terus terganggu, dan pemulihan ekonomi akan semakin tertunda.

"Penularan yang berkelanjutan juga berarti lebih banyak varian yang berpotensi menghindari vaksin, serta ketegangan yang berkepanjangan pada sistem kesehatan dan petugas kesehatan yang melindungi kita," kata WHO dalam pernyataan bulan Januari tentang kesetaraan vaksin.

Baca Juga: Paradoks Target Vaksinasi: Ketika Antusiasme Warga Terganjal Stok

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dan jajarannya, yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo mengoordinasikan upaya di Jawa dan Bali, saat ini pontang-panting meningkatkan upaya untuk mengamankan dosis vaksin siap pakai demi memastikan tingkat vaksinasi bulan Agustus tidak akan melambat lebih lanjut, seperti yang dipahami oleh Straits Times.

Jawa dan Bali menyumbang lebih dari 60 persen total kasus di Indonesia. Negara ini memiliki lebih dari 3,08 juta infeksi dan lebih dari 80.000 kematian.

Pemerintah berharap dapat mencapai target untuk mencapai kekebalan kelompok dengan memvaksinasi dua pertiga dari 270 juta penduduk pada akhir tahun ini.

Kementerian Kesehatan sudah melibatkan militer dan kepolisian untuk mempercepat vaksinasi, di tengah lambatnya upaya di banyak daerah di 34 provinsi di Indonesia.

Kementerian Kesehatan juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil, seperti klub alumni sekolah dan organisasi keagamaan, termasuk dua yang terbesar - Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah - yang masing-masing memiliki puluhan juta anggota.