Netanyahu Terancam Akibat Koalisi Oposisi dan Partai Arab, Palestina: Kondisinya Tak Akan Berbeda

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Kepemimpinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terancam setelah terjadinya koalisi partai oposisi dan partai Arab Israel.

Meski begitu, pihak Palestina menilai jika terjadi perubahan kepemimpinan diyakini dampaknya tak akan berbeda.

Koalisi yang dinamakan Pemerintahan Israel Bersatu itu terjadi setelah pemimpin Partai Yes Atid, Yair Lapid mencapai kesepakatan dengan pemimpin partai Yamina, Naftali Bennett.

Pada koalisi tersebut partai Arab Israel, Raam juga turut bekerja sama untuk menggulingkan Netanyahu.

Baca Juga: Demi Singkirkan Netanyahu dan Bentuk Pemerintahan Israel Bersatu, Oposisi dan Partai Arab Berkoalisi

Dalam koalisi itu Bennet akan berperan sebagai Perdana Menteri untuk menggantikan Netanyahu jika koalisi mereka terpilih.

Namun banyak warga Palestina yang skeptis perubahan kepemimpinan Israel akan membawa perubahan yang positif untuk mereka.

Salah satunya, adalah Bassem Al-Salhi, perwakilan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Ia menilai Bennet memiliki agenda sayap kanan yang sama dan memiliki tingkat ekstrem yang sama dengan Netanyahu.

“Ia akan memastikan akan memperlihatkan betapa ekstremnya ia di pemerintahan,” ujar Al-Salhi dikutip dari Al-Jazeera.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem.

Baca Juga: Netanyahu Ternyata Sempat Berusaha Blokir Media Sosial saat Israel Menyerang Gaza

“Palestina telah merasakan berbagai pemerintahan Israel sepanjang sejarah, dari kanan, kiri dan tengah, seperti yang mereka sebutkan,” ujar Qassem.

“Namun mereka semua bermusuhan ketika menyangkut hak-hak rakyat Palestina, dan mereka semua memiliki kebijakan ekspansionisme yang bermusuhan,” tambahnya.

Pemimpin Partai Nasionalis Palestina Balad, Sami Abou Shehadeh dari Yerusalem Timur menegaskan ini bukan karena kepibadian Netanyahu, tetapi politik yang ingin dicapai Israel.

“Yang kami butuhkan ada perubahan serius pada kebijakan Israel, bukan kepribadian seseorang,” tuturnya.

“Situasi sudah buruk sebelum Netanyahu, dan selama Israel memaksakan kebijakannya, akan terus memburuk setelah Netanyahu. Oleh sebab itu kami menolak pemerintahan ini (koalisi baru),” lanjutnya.

Baca Juga: Israel Minta Uang ke AS Sebesar Rp14,2 Triliun untuk Perkuat Iron Dome, Sistem Penghalau Roket Hamas

Bennett sendiri sebelumnya merupakan salah satu pendukung Netanyahu dan pendukung kuat aneksasi tanah Palestina.

Namun dalam beberapa hari terakhir, Bennett mengusulkan kelanjutan status quo, dengan beberapa pelonggaran kondisi bagi warga Palestina.

“Pemikiran saya dalam konteks ini adalah untuk mengecilkan konflik,” ucapnya.

“Kami tidak akan mengenhentikannya, tetapi bisa melakukannya (memperbaiki kondisi), lebih banyak titik persimpangan, lebih banyak kualitas hidup, lebih banyak hidup, bisnis dan industry. Kami akan melakukannya,” tambah Bennett.