Ethiopia Kembali Tunda Pemilihan Umum Ditengah Ketegangan Bersenjata

Abiy akan mempertahankan posisinya jika Partai Kemakmuran memenangkan mayoritas kursi di majelis nasional.

Tetapi pertanyaan tentang pemungutan suara berkembang di tengah ketegangan etnis yang terkadang mematikan di bagian lain negara yang berpenduduk sekitar 110 juta orang dan lebih dari 80 kelompok etnis itu.

Direktur kampanye untuk salah satu partai oposisi terbesar di Ethiopia, Yilkal Getnet dari Partai Demokrat Hibir Ethiopia, mengatakan kepada The Associated Press partainya lama percaya negara tersebut tidak siap untuk mengadakan pemilihan saat ini.

“Ada banyak tantangan perdamaian dan keamanan di seluruh negeri selain masalah perbatasan dengan Sudan,” kata Yilkal, menambahkan keselamatan jutaan orang dipertanyakan.

“Berbeda dengan pemikiran partai yang berkuasa, kami tidak percaya pemilu akan menyelesaikan masalah ini. Dialog nasional tentang berbagai masalah harus didahulukan."

Baca Juga: Staf PBB Sempat Ditembaki Saat Berupaya Menerobos Kawasan Peperangan Tigray di Ethiopia

Uni Eropa baru-baru ini mengatakan tidak akan mengamati pemungutan suara, mengatakan Ethiopia gagal menjamin kemerdekaan misinya dan menolak permintaannya untuk mengizinkan impor peralatan komunikasi.

Ethiopia menjawab  pengamat eksternal "tidak penting atau tidak perlu untuk menjamin kredibilitas suatu pemilihan."

Oposisi Kongres Federalis Oromo awal tahun ini menarik diri dari pemungutan suara. Beberapa pemimpin partai tetap berada di balik jeruji besi setelah gelombang kekerasan tahun lalu yang dipicu oleh pembunuhan seorang musisi Omoro yang populer.

Akhir bulan lalu, lima senator AS menulis kepada utusan khusus AS untuk Tanduk Afrika, Jeffrey Feltman, mengungkapkan kekhawatiran tentang kemampuan Ethiopia untuk mengadakan pemilihan yang adil sementara konflik Tigray berlanjut.

Menanggapi hal itu, dewan pemilihan nasional Ethiopia mengatakan pihaknya "berusaha" untuk memastikan pemungutan suara akan bebas.

“Kekurangan tidak dapat dihindari mengingat faktor-faktor seperti ukuran populasi, defisit pembangunan di semua tingkatan, budaya demokrasi yang baru lahir dan lingkungan politik dan keamanan yang semakin meningkat,” katanya.

Badan pemilihan mengatakan sekitar 36,2 juta orang mendaftar untuk memilih. Diharapkan hingga 50 juta orang akan melakukannya.

"Kami sangat prihatin tentang peningkatan polarisasi politik dan etnis di seluruh negeri," kata Departemen Luar Negeri, Jumat (14/5/2021).