Warga Sekarat Karena Covid-19, PM India Modi Malah Teruskan Renovasi Parlemen Senilai Rp25 Triliun

NEW DELHI, KOMPAS.TV - Perdana Menteri India Narendra Modi menjadi sorotan setelah memutuskan melanjutkan program renovasi gedung parlemen senilai 1,8 miliar dolar AS atau setara Rp25 triliun.

Padahal warganya saat ini banyak yang sekarat dan tewas karena tsunami Covid-19 yang melanda negara tersebut.

Keputusannya melanjutkan proyek di Ibu Kota India, New Delhi itu membuat publik marah dan membuat oposisi mengkritiknya.

Baca Juga: Nama Bayi Ini Terlalu Sulit, Sertifikat Kelahirannya Bahkan Harus Dicetak Ulang karena Sempat Salah

Mereka menyebut dana senilai jutaan dolar AS sudah hilang untuk proyek konstruksi tersebut, ketika negara sedang berjuang menghadapi krisis kesehatan masyarakat yang paling parah.

Seperti dikutip CNN, Jumat (7/5/2021), renovasi yang juga dikenal sebagai Proyek Pembangunan Kembali Central Vista itu dikategorikan sebagai pelayanan esensial.

Hal itu membuat pembangunan diizinkan untuk dilanjutkan, ketika proyek pembangunan gedung lainnya harus ditunda.

Baca Juga: Krisis Covid-19 di India, Tiga Orang Ditangkap Setelah Jual Tabung Oksigen Palsu

Dua warga, yang salah satunya mengidap Covid-19 dan yang lainnya sang ibu yang menjadi pasien, mengajukan kasus ini ke Pengadilan Tinggi Delhi, Rabu (5/5/2021).

Mereka meminta agar pembangunan tersebut ditunda.

Terlebih, New Delhi tengah memberlakukan lockdown.

Para pengkritik menilai gedung parlemen secara konstitusi bukan pelayanan esensial, dan pekerjaan konstruksi akan menjadi penyebar Covid-19.

Baca Juga: Bayi di India Meninggal Karena Covid-19, Orang Tuanya Menelantarkan Begitu Saja di Rumah Sakit

Menurut dokumen petisi yang diajukan pengacara Nitin Saluja, para pekerja terus takut Covid-19 karena pekerjaan buruh lapangan di situs konstruksi.

Pengadilan Tinggi berencana menyidangkan kasus ini di akhir bulan, tetapi para pemohon kemudian membawa masalah tersebut ke Mahkamah Agung.

Mereka beralasan pengadilan yang lebih rendah telah gagal menghargai beratnya situasi tersebut.

Baca Juga: WHO Setujui Penggunaan Sinopharm sebagai Vaksin Covid-19

“Karena ada keadaan darurat kesehatan masyarakat dalam masalah ini, penundaan apa pun dapat merugikan kepentingan publik yang lebih besar,” tulis Saluja ke Mahkamah Agung.

India dilaporkan telah mencapai lebih dari 3.000 kasus positif Covid-19 per hari, selama beberapa hari terakhir.

Bahkan kelangkaan tabung oksigen telah terjadi di sejumlah wilayah India, karena gelombang kedua yang masif di negara Asia Selatan itu.