Pekerja Migran di Hong Kong Kritik Wajib Vaksinasi Covid-19, Disebut Diskriminatif dan Tidak Adil

HONG KONG, KOMPAS.TV - Kelompok pekerja migran Hong Kong pada Sabtu (01/05/2021) mengkritik rencana mewajibkan vaksin Covid-19 bagi semua pekerja migran rumah tangga asing, menyebut langkah tersebut "diskriminatif dan tidak adil", seperti dilansir Straits Times, Sabtu, (01/05/2021)

Pejabat kesehatan Hong Kong mengatakan mereka berencana mengeluarkan perintah wajib vaksinasi untuk 370.000 pembantu rumah tangga di kota itu, sebagian besar adalah perempuan dengan bayaran rendah dari Filipina dan Indonesia.

Mereka yang ingin mengajukan visa kerja - atau memperbarui visa mereka saat ini - harus menunjukkan mereka telah divaksinasi, kata para pejabat Hong Kong pada hari Jumat, (30/04/2021)

Jika rencana itu berjalan, itu akan menjadi pertama kalinya Hong Kong secara langsung mengikat hak kerja bagi orang asing dengan vaksin.

"Ini jelas merupakan tindakan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pekerja rumah tangga migran," kata Dolores Balladares Pelaez, ketua United Filipinos di Hong Kong, kepada wartawan.

Baca Juga: Hong Kong Kembali Rencanakan Travel Bubble, Kini dengan Makau

Kelompok pekerja yang mewakili pekerja rumah tangga mengatakan mereka marah, karena orang asing lainnya - dan penduduk lokal yang bekerja di lingkungan seperti panti jompo - tidak diharuskan menjalani vaksinasi.

"Sekali lagi, kami dipilih dan menjadi sasaran," tambah Pelaez.

Pejabat kesehatan mengumumkan rencana vaksinasi setelah dua pembantu rumah tangga ditemukan terinfeksi salah satu jenis Covid-19 yang lebih ganas.

Semua pekerja rumah tangga juga telah diperintahkan untuk menjalani tes dalam beberapa hari mendatang - tindakan yang tidak berlaku untuk keluarga tempat mereka bekerja.

Para pejabat mengatakan pekerja rumah tangga dianggap "berisiko tinggi" karena mereka masuk dari luar negeri dan sering berkumpul di luar ruangan dalam jumlah besar pada hari Minggu - satu hari libur mereka dalam seminggu.

Mereka juga cenderung merawat orang tua dan orang yang rentan.

Sekretaris tenaga kerja Hong Kong, Law Chi-kwong, membela keterkaitan antara visa pekerja rumah tangga dengan vaksinasi. "Tentu saja mereka dapat memilih untuk tidak bekerja di Hong Kong, karena mereka bukan penduduk Hong Kong," kata Law.

Baca Juga: Hong Kong Kembali Gunakan Vaksin Pfizer Usai Penangguhan Selama 12 Hari karena Kemasan Rusak

Ibu Eni Lestari, ketua Aliansi Migran Internasional, menggambarkan komentar tersebut sebagai "tidak adil dan mengejutkan".

"Banyak pengusaha juga tidak mendapatkan vaksinasi karena alasan kesehatan, pribadi atau bahkan politik, jadi mereka tidak akan memaksa pekerjanya untuk divaksinasi," katanya kepada AFP seperti dilansir Straits Times.

Kelompok migran juga menunjukkan migran asing yang lebih kaya - seperti pekerja keuangan kerah putih kota - tidak dipaksa untuk mendapatkan vaksin.

Hong Kong yang kaya telah mendapatkan banyak dosis vaksin tetapi banyak yang memiliki keraguan untuk menjalani vaksinasi.

Sejauh ini hanya 12 persen dari 7,5 juta penduduk kota telah menerima satu atau lebih dosis, jauh dari 60-70 persen yang dibutuhkan untuk kekebalan kelompok atau herd immunity .

Berkat tindakan karantina yang ketat dan aturan jarak sosial yang menyakitkan secara ekonomi, Hong Kong sejauh ini berhasil menghadang infeksi hingga tidak lebih dari 11.000.