100 Hari Pertama Biden Pimpin AS, Diwarnai Pencabutan Kebijakan Trump

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah melangkah secara progresif sejak resmi dilantik pada Januari lalu hingga hari ke-100 masa jabatannya.

Mulai dari mencabut beberapa kebijakan kontroversial pendahulunya, Presiden Donald Trump, hingga menangani kasus-kasus yang masih maupun sempat merebak di AS.

Baca Juga: Komentari Pidato Joe Biden, China Peringatkan Amerika Serikat untuk Tidak Memaksakan Demokrasi

Seperti penanganan pandemi Covid-19, kasus kekerasan rasial, imigran, kontrol terhadap senjata api, dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya, berikut rangkaian kebijakan Biden memimpin Negeri Paman Sam selama tiga bulan terakhir ini.

Baca Juga: Pengakuan Joe Biden, Tak Ingin Berseteru dengan China dan Rusia

1. Penanganan Covid-19

Di hari pertamanya sebagai presiden, Biden langsung menandatangani perintah eksekutif untuk kembali menerapkan larangan masuk ke AS bagi penduduk dari sejumlah negara akibat virus corona.

Padahal, tepat sehari sebelum Biden dilantik, Trump telah mencabut larangan kunjungan warga negara asing itu pada 19 Januari 2021.

Selanjutnya, Biden pun memperbaiki sistem penanganan pandemi Covid-19 di AS dengan mencairkan dana stimulus senilai US$ 1,9 triliun dengan fokus utamanya untuk mempercepat program vaksinasi.

Baca Juga: Pidato Pertama Presiden AS di Kongres, Joe Biden Sampaikan Capaian 100 Hari Kepemimpinannya

Hasilnya, hingga pertengahan Maret kemarin, 50 juta warga AS telah menjalani program vaksinasi atau 40 hari lebih cepat dari target awal.

Menurut Biden, pasokan vaksin AS saat ini juga masih cukup untuk seluruh orang dewasa, meski jumlah yang sudah digunakan per 21 April telah mencapai angka 200 juta dosis.

Tak lupa, Biden juga menggunakan dana stimulus itu untuk pengangguran hingga mendukung usaha kecil menegah demi memulihkan perekonomian.

Baca Juga: Joe Biden Resmi Nyatakan Akui Genosida Armenia oleh Kesultanan Ottoman, Turki Menolak Keras

2. Kasus Kekerasan Rasial

Terbaru, insiden kekerasan berbau rasial tehadap keturunan Asia di Amerika selama pandemi Covid-19 menjadi perhatian dunia.

Menyadari bahaya itu, pada pertengahan Maret kemarin, Biden menegaskan kekhawatirannya akan kebencian atas dasar ras yang telah menjadi racun bagi bangsa Amerika.

Hal itu dikatakan Biden setelah insiden penembakan di tiga panti pijat di Atlanta yang menewaskan delapan orang, termasuk enam perempuan keturunan Asia.

Baca Juga: Joe Biden Tarik Pasukan AS dari Afghanistan, Barack Obama: Keputusan yang Tepat

Penembakan di Atlanta itu kemudian mendorong Biden kembali mengangkat undang-undang kepemilikan senjata di AS.

Namun, bukannya mereda, AS malah kembali digemparkan dengan insiden penembakan massal oleh seorang pria terhadap pengunjung swalayan di Boulder, Colorado, hingga menewaskan 10 orang.

Beberapa jam setelah penembakan di Colorado, Biden dengan sigap menyerukan larangan peredaran senapan serbu.

Baca Juga: Joe Biden: 90 Persen Warga Usia Dewasa di Amerika Serikat akan Divaksin dalam Tiga Pekan ke Depan

3. Kebijakan imigrasi

Selama masa kepemimpinan Trump, AS terbilang cukup keras dalam menerapkan peraturan imigrasi.

Biden lantas mengeluarkan perintah eksekutif untuk mencabut larangan masuk bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim yang diterapkan Trump sejak Januari 2017.

Tak hanya itu, Politikus Demokrat itu bahkan juga membentuk gugus tugas yang berfokus menyatukan kembali anggota keluarga imigran yang sempat terpisah akibat penahanan dan deportasi di perbatasan AS-Meksiko.

Baca Juga: Di Hadapan Joe Biden, Jokowi Sebut Deforestasi RI Terendah dalam 20 Tahun

Proyek pembangunan tembok di perbatasan AS dengan Meksiko yang dibanggakan Trump pun terkena imbas dari sepak terjang Biden dalam mereformasi kebijakan imigrasi.

Tak berhenti di situ, mantan Wakil Presiden AS era Barack Obama itu pun melakuak teobosan lain berupa pengajuan undang-undang kewarganegaraan untuk memberi peluang mendapatkan status warga negara bagi setidaknya 11 juta imigran ilegal di AS.

Baca Juga: Joe Biden akan Akui Genosida Armenia oleh Kesultanan Ottoman, Hubungan dengan Turki Bakal Memburuk

4. Pengawasan senjata api

Setelah menjabat sebagai kepala negara, Biden mengerahkan upaya serius dalam pengendalian senjata api sejak maraknya kekerasan bersenjata.

Mulai dengan meluncurkan serangkaian tindakan eksekutif hingga mencalonkan mantan agen federal, David Chipman untuk menjadi Direktur Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak.

Selain itu, ia juga menyerukan pembentukan undang-undang "Bendera Merah" yang dapat mencabut sementara senjata api dari seseorang yang diyakini dapat menimbulkan bahaya.