Hamas Tolak Gagasan untuk Menunda Pemilihan Umum Palestina

JERUSALEM, KOMPAS.TV - Kelompok militan Islam Hamas menolak gagasan penundaan pemilihan umum Palestina, jelang rapat pimpinan yang akan digelar Kamis, seperti dilansir Associated Press, Kamis, (29/4/2021).

Presiden Mahmoud Abbas diperkirakan akan mendorong penundaan pemilu dengan alasan perselisihan dengan Israel mengenai pemungutan suara di Yerusalem Timur

Hamas diperkirakan akan memiliki kinerja yang baik dalam pemilihan parlemen 22 Mei karena perpecahan yang semakin meluas di dalam Fatah.

Memanfaatkan masalah sensitif pemungutan suara di Yerusalem timur,  dapat memberi dalih bagi Abbas untuk menunda pemilu Palestina pertama dalam 15 tahun terakhir.

Israel belum mengatakan apakah akan mengizinkan pemungutan suara di Yerusalem timur.  Namun menyatakan keprihatinan tentang kekuatan Hamas yang semakin meningkat.

Baca Juga: Nasi Kebuli Palestina dengan Daging Kambing Muda

Israel dan negara-negara Barat memandang Hamas sebagai kelompok teroris dan kemungkinan besar akan memboikot pemerintah Palestina yang memasukkannya.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Rabu malam, Hamas mengatakan pemungutan suara adalah "hak nasional yang fundamental."

Hamas mengatakan pemungutan suara harus dilakukan di Yerusalem timur tetapi menolak gagasan bahwa itu membutuhkan izin Israel.

Alih-alih, itu meminta kepemimpinan untuk mengeksplorasi cara-cara "memaksa pemilihan di Yerusalem tanpa izin atau koordinasi dengan pendudukan."

Hamas juga mengeluarkan peringatan terselubung kepada Abbas tanpa menyebut namanya, dengan mengatakan Hamas "tidak akan menjadi bagian dari pihak yang menunda atau membatalkan dan tidak akan memberikan perlindungan."

Tanggung jawab atas keputusan semacam itu "akan berada pada pundak mereka yang menganggapnya sebagai tanggapan atas veto pendudukan," katanya.

Baca Juga: Israel Minta Palestina Batalkan Pemilu jika Hamas Terlibat, Mahmoud Abbas Langsung Menolak

Israel merebut Yerusalem timur, bersama dengan Tepi Barat dan Gaza, dalam perang 1967, wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara masa depan mereka.

Israel mencaplok Yerusalem timur dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional dan memandang seluruh kota sebagai ibukotanya, melarang Otoritas Palestina beroperasi di sana.

Palestina menganggap Yerusalem timur sebagai ibu kota mereka.

Menurut perjanjian perdamaian sementara yang dicapai pada 1990-an - yang ditolak oleh Hamas - sekitar 6.000 warga Palestina di Yerusalem timur menyerahkan surat suara mereka melalui kantor pos Israel. 150.000 lainnya dapat memberikan suara dengan atau tanpa izin Israel.

Fatah mengatakan pemilihan tidak dapat diadakan tanpa Israel memberikan izin tegas bagi penduduk Yerusalem timur untuk memilih.

Lawannya menyerukan solusi kreatif, seperti menyiapkan kotak suara di sekolah atau situs keagamaan. 

Perselisihan tersebut semakin meningkat sejak awal bulan suci Ramadan, karena jamaah Muslim bentrok dengan polisi Israel mengenai pembatasan pertemuan.

Abbas diperkirakan akan membuat keputusan akhir setelah pertemuan dengan para pemimpin Hamas dan faksi lain Kamis malam.

Baca Juga: Bertemu Menlu Palestina, Retno Marsudi Tegaskan Kembali Komitmen Indonesia

Pemilu, dan pemungutan suara presiden yang direncanakan pada 31 Juli, menawarkan kesempatan langka bagi Palestina untuk memberdayakan kepemimpinan baru dan berpotensi memetakan jalan yang berbeda dalam perjuangan kemerdekaan mereka yang terhenti selama puluhan tahun.

Abbas yang berusia 85 tahun dan tokoh-tokoh Fatah lingkaran dalamnya, sekarang berusia 60-an dan 70-an, telah mendominasi Otoritas Palestina selama hampir dua dekade.

Mereka telah gagal untuk memajukan harapan Palestina akan kenegaraan, menyembuhkan keretakan internal 13 tahun dengan Hamas, mencabut blokade Israel-Mesir di Gaza atau memberdayakan generasi pemimpin baru.

Pemilu terakhir, yang diadakan pada tahun 2006, melihat Hamas menang telak setelah berkampanye sebagai kelompok yang tidak diunggulkan dan tidak ternoda oleh korupsi.

Hal itu memicu krisis internal yang berpuncak pada penyitaan Hamas di Gaza pada tahun berikutnya, yang membatasi otoritas Abbas di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki Israel.

Popularitas Hamas telah jatuh pada tahun-tahun berikutnya, karena kondisi di Gaza terus memburuk. Tapi mereka tetap bersatu dan disiplin bahkan ketika Fatah telah terpecah menjadi tiga dalam daftar parlemen saingan.

Hamas tidak mengakui hak Israel untuk hidup dan telah berperang tiga kali dengannya sejak merebut kendali Gaza.

Mereka  juga telah melakukan sejumlah serangan selama tiga dekade terakhir yang telah menewaskan ratusan warga sipil Israel.