Sekjen PBB Desak Para Pemimpin Negara ASEAN: Tingkatkan Upaya Cari Solusi Damai di Krisis Myanmar

Kerja sama antara PBB dengan organisasi regional dan subregional "tumbuh semakin pesat" sejak lembaga dunia itu didirikan pada 1945.

Ia bergerak di berbagai area yang meliputi diplomasi preventif, mediasi, antiterorisme, pemeliharaan perdamaian, serta upaya mempromosikan hak asasi manusia.

Namun, selain itu juga memerangi perubahan iklim dan kini pandemi COVID-19.

Sekjen PBB itu memberikan contoh dari kemitraan ini di beberapa benua yang menunjukkan bagaimana kerja sama dapat mendukung negara-negara di dunia dalam menangani transisi politik yang kompleks dan menemukan solusi berkelanjutan bagi tantangan politik. 

Di Sudan, misalnya, PBB membantu Uni Afrika dan Ethiopia dalam memfasilitasi negosiasi yang berujung pada pembentukan pemerintahan transisi.

Baca Juga: Tak Undang NUG, ASEAN Dianggap Belum Menjangkau Aspirasi Masyarakat Myanmar

"Seiring kita terus mendukung Sudan dalam upayanya mewujudkan tata kelola demokratis dan masyarakat inklusif, kolaborasi kita tetap bersifat esensial," sebut Guterres.

Guterres mengatakan, penguatan kemitraan PBB dengan berbagai organisasi regional dan subregional adalah bagian penting dari visinya tentang "multilateralisme berjaringan" (networked multilateralism).

Terlepas dari situasi pandemi, sebenarnya Guterres mengundang para pemimpin organisasi regional untuk mengadakan dialog virtual pada November lalu guna membangun kolaborasi di tengah krisis.

"Saya berkomitmen untuk mengupayakan keterlibatan yang bahkan lebih erat guna mendorong pembangunan kepercayaan dan dialog, dalam pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik,"  ucapnya.

"Kita hanya bisa mengatasi tantangan dunia di masa kini dan masa mendatang, termasuk tantangan yang diekspos dan diperburuk oleh COVID-19, melalui aksi multilateral yang ambisius dan terkoordinasi," kata Guterres, menegaskan.