Pengadilan Kriminal Internasional Mulai Selidiki Dugaan Kejahatan di Wilayah Palestina

THE HAGUE, KOMPAS.TV - Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court mengatakan hari Rabu, (03/03/2021) dia telah meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan di wilayah Palestina, membuat pengadilan berada di tengah salah satu konflik paling parah dalam setengah abad terakhir, demikian dilansir Associated Press, Rabu (03/03/2021)

Fatou Bensouda mengatakan dalam sebuah pernyataan, penyelidikan mereka akan menyelidiki “kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan yang diduga telah dilakukan” sejak 13 Juni 2014, dan penyelidikan akan dilakukan “secara independen, tidak memihak dan obyektif, tanpa rasa takut atau balas budi."

Bensouda mengatakan pada 2019 ada "dasar yang masuk akal" untuk membuka penyelidikan kejahatan perang terhadap tindakan militer Israel di Jalur Gaza serta aktivitas pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Setelah penilaian itu, jaksa akan meminta hakim untuk memutuskan sejauh mana yurisdiksi pengadilan di wilayah yang dianggap bermasalah.

Mereka (para jaksa penuntut ICC) melakukannya bulan lalu, dengan mengatakan yurisdiksi pengadilan meluas ke wilayah yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah 1967.

Tidak ada reaksi langsung dari Israel, dan otoritas Palestina menyambut baik langkah Rabu, (03/03/2021) itu.

Baca Juga: Pengadilan Internasional Berpeluang Selidiki Kekerasan Militer Israel, Harapan bagi Rakyat Palestina

"Langkah yang telah lama ditunggu ini membantu upaya keras Palestina untuk mencapai keadilan dan akuntabilitas sebagai basis yang sangat diperlukan untuk perdamaian," kata Kementerian Luar Negeri Palestina.

Mereka menyerukan untuk segera menyelesaikan penyelidikan karena "kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin pendudukan terhadap rakyat Palestina berlangsung lama, sistematis, dan dalam."

Palestina bergabung dengan pengadilan pada tahun 2015 dan telah lama mendorong penyelidikan terhadap Israel, yang bukan anggota pengadilan tersebut.

Palestina meminta pengadilan untuk menyelidiki tindakan Israel selama perang tahun 2014 melawan militan Palestina di Jalur Gaza, serta pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan tindakan Israel mencaplok Yerusalem timur.

Baca Juga: Palestina Lapor Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional

Di masa lalu, pejabat Israel menuduh pengadilan melanggar batas, dengan mengatakan Palestina bukanlah negara berdaulat yang merdeka.

Para pejabat mengatakan Israel telah disasar secara tidak adil seraya menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan tindakan militer di Gaza adalah tindakan membela diri dan status Tepi Barat masih diperdebatkan dan harus diselesaikan melalui negosiasi.

Eugene Kontorovich, direktur hukum internasional di Kohelet Policy Forum, sebuah wadah pemikir konservatif Israel, mengatakan penyelidikan pengadilan "sepenuhnya tidak dapat dibenarkan - dan dapat diprediksi, mengingat bias tanpa hukum yang telah berlangsung lama terhadap negara Yahudi."

Israel juga berpendapat sistem peradilan militernya independen dan mampu menyelidiki dirinya sendiri.

ICC dibentuk untuk menangani kejahatan di negara-negara di mana pihak berwenang tidak dapat atau tidak mau melakukan penuntutan yang berarti.

Baca Juga: Menlu Baru AS: Ibu Kota Israel Tetap di Yerusalem

Palestina dan kelompok hak asasi manusia mengatakan sistem peradilan militer Israel bias dan secara rutin menutupi pelanggaran oleh tentara.

Penyelidikan kemungkinan juga akan menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan oleh militan Palestina.

Bensouda mengatakan penyelidikannya akan menyelidiki tindakan Hamas, yang menembakkan roket tanpa pandang bulu ke Israel selama perang 2014.

Israel menyalahkan Hamas dan kelompok militan lainnya atas korban perang Palestina, dengan mengatakan para militan menggunakan daerah pemukiman sebagai perlindungan untuk meluncurkan roket dan membuat militer tidak punya pilihan selain menyerang balik.

Bensouda mengatakan prioritas dalam penyelidikan akan "ditentukan pada waktunya" berdasarkan berbagai kendala termasuk pandemi virus corona, sumber daya yang terbatas dan beban kerja kejaksaan yang berat.

Baca Juga: 2,3 Juta Rakyat Palestina Pemegang Hak Suara Laksanakan Pemilu Presiden dan Parlemen Tahun Ini

"Namun, tantangan seperti itu, meskipun menakutkan dan kompleks, tidak dapat mengalihkan kita dan pada akhirnya melaksanakan tanggung jawab yang ditempatkan Statuta Roma pada lembaga ini," katanya, mengacu pada dasar perjanjian pendirian pengadilan kriminal internasional.

Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza dalam perang Timur Tengah 1967. Palestina mengklaim ketiga wilayah tersebut untuk sebuah negara merdeka di masa depan, posisi yang mendapat dukungan internasional yang luas.

Israel mencaplok Yerusalem timur, rumah bagi situs keagamaan terpenting di kota itu, setelah perang tahun 1967 dan menganggapnya sebagai bagian dari ibu kotanya.

Israel menganggap Tepi Barat dipersengketakan, tidak diduduki, dan ditarik dari Gaza pada tahun 2005. Kelompok militan Hamas merebut dan menguasai Gaza dua tahun kemudian dari Otoritas Palestina yang diakui secara internasional.

Baca Juga: Diplomasi Indonesia di Tahun 2021 Akan Tetap Mendukung Palestina

Human Rights Watch menyambut baik langkah pengadilan sebagai langkah menuju keadilan bagi para korban Israel dan Palestina.

“Sidang pengadilan yang padat seharusnya tidak menghalangi kantor kejaksaan untuk dengan gigih mengejar kasus terhadap siapa pun yang secara kredibel terlibat dalam kejahatan semacam itu,” kata Balkees Jarrah, direktur keadilan internasional di Human Rights Watch.

"Semua mata juga akan tertuju pada jaksa penuntut Karim Khan berikutnya yang akan mengambil tongkat dan segera bergerak maju sambil menunjukkan kemandirian yang kuat dalam upaya meminta pertanggungjawaban bahkan yang paling kuat," tambah Jarrah. "Negara-negara anggota ICC harus siap untuk melindungi pekerjaan pengadilan dengan keras dari tekanan politik apa pun."