Kudeta Myanmar: 18 Orang Tewas Akibat Brutalitas Aparat

Baca Juga: PNS Ikut Mogok Massal, Junta Militer Myanmar Terancam Lumpuh

Televisi MRTV milik negara mengumumkan, polisi telah menangkap lebih dari 470 orang pada Sabtu (27/2/2021). Tidak jelas berapa banyak yang ditahan pada hari Minggu. Angkatan Darat juga mengklaim seorang polisi telah tewas.

Human Rights Watch mengkritik kekerasan aparat itu.

"Peningkatan penggunaan kekerasan aparat keamanan Myanmar di banyak kota... sangat keterlaluan dan tidak dapat diterima," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch.

Esther Ze Naw, seorang aktivis muda mengatakan masyarakat Myanmar sedang berjuang untuk mengatasi ketakutan akan militer yang telah mereka alami begitu lama.

"Ketakutan ini hanya akan tumbuh jika kita terus menghidupinya dan orang-orang yang menciptakan ketakutan ini tahu akan hal itu," katanya. "Mereka terlihat jelas mencoba menanamkan rasa takut pada kami dengan membuat kami lari dan bersembunyi… Kami tidak bisa menerimanya."

Represi polisi itu terjadi setelah televisi pemerintah mengumumkan pemecatan Duta Myanmar untuk PBB. Junta militer menganggap duta besar bernama Kyaw Moe Tun telah mengkhianati negara dengan mendesak PBB untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membatalkan kudeta.

"Saya memutuskan untuk tetap melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun di New York.

Negara-negara lain telah mengecam kudeta tersebut dan beberapa negara itu telah memberlakukan sanksi terbatas. Namun, para jenderal militer Myanmar mengabaikan tekanan diplomatik itu.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak Angkatan Darat merebut kekuasaan pada 1 Februari. Militer menuduh ada kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan partai NLD secara telak. 

Militer berjanji akan menggelar pemilu ulang, tapi belum menetapkan tanggal pasti.

Baca Juga: WHO: Pandemi Covid-19 Kemungkinan Akan Jadi Endemik

Mereka juga menahan Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar terpilih dan banyak pimpinan partai NLD demi memuluskan kudeta.

Polisi Myanmar menjerat Suu Kyi dengan tuduhan mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal dan melanggar undang-undang bencana alam dengan melanggar protokol virus corona.

Suu Kyi akan menjalani persidan lanjutan pada Senin (1/3/2021) waktu setempat.