Kudeta Myanmar: 18 Orang Tewas Akibat Brutalitas Aparat

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV - Demonstrasi menentang kudeta militer Myanmar terus menghadapi brutalitas aparat selama beberapa hari terakhir. Setidaknya 18 warga sipil tewas karena tembakan aparat pada Minggu (28/2/2021).

"Menurut informasi yang dapat dipercaya yang diterima oleh kantor hak asasi manusia PBB - sedikitnya 18 orang tewas dan lebih dari 30 luka-luka," demikian keterangan resmi PBB, Minggu (28/2/2021), dikutip dari abc.net.au.

Junta Myanmar mengerahkan polisi dan tentara menghadapi ratusan ribu warga sipil yang memprotes kudeta dan penahanan Suu Kyi pada Minggu pagi.

Baca Juga: Detik-Detik Pembubaran Demo Anti Kudeta Myanmar, Polisi Tingkatkan Tekanan

Aparat melepaskan tembakan di berbagai tempat di Yangon setelah granat kejut, gas air mata dan tembakan di udara gagal memecah kerumunan.

"Myanmar seperti medan perang," kata Charles Maung Bo, kardinal Katolik pertama di negara mayoritas Buddha itu, di Twitter.

Beberapa orang yang terluka diangkut oleh sesama pengunjuk rasa, meninggalkan noda darah di trotoar.

Seorang pria meninggal setelah dibawa ke rumah sakit dengan peluru di dadanya, kata seorang dokter yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Seorang wanita meninggal karena serangan jantung yang diduga karena granat setrum yang digunakan aparat untuk membubarkan para guru yang ikut berunjuk rasa.

Polisi juga melemparkan granat setrum di luar sekolah kedokteran Yangon, membubarkan pendemo dari kalangan dokter dan pelajar.

Aliansi pekerja medis Whitecoat Alliance mengatakan aparat telah menangkap lebih dari 50 tenaga kesehatan.

Polisi juga melepaskan tembakan di Dawei di selatan Myanmar. Tiga orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka, menurut politisi Kyaw Min Htike kepada Reuters.

Media lokal Myanmar Now melaporkan dua orang tewas dalam protes di kota Mandalay. Polisi juga membubarkan protes di kota-kota lain, termasuk Lashio di timur laut dan Myeik di selatan jauh.

Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pekan lalu aparat akan mengurangi represi untuk menangani protes.