TOKYO, KOMPAS.TV - Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang telah mengganti dua birokrat seniornya.
Pencopotan ini menanggapi laporan pelanggaran kode etik dua pejabat kementerian itu yang telah disuguhi makan malam mahal oleh putra Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga.
Dikutip dari Kyodo News, dua pejabat itu adalah Yoshinori Akimoto, direktur jenderal biro informasi dan komunikasi, dan Hironobu Yumoto, wakil direktur jenderal biro informasi dan komunikasi Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang.
Selain dengan Yoshinori Akimoto dan Hironobu Yumoto, Putra Suga diketahui juga makan malam dengan dua birokrat senior Yasuhiko Taniwaki dan Mabito Yoshida. Keduanya adalah Wakil Menteri Koordinasi Kebijakan di Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi.
"Saya sangat meminta maaf karena menyebabkan ketidakpercayaan di antara orang-orang," kata Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang Ryota Takeda, Jumat (19/2/2021).
Takeda memastikan kementeriannya sedang mempertimbangkan untuk menegur semua pejabat yang terlibat.
Yoshinori Akimoto saat berbicara di parlemen, mengaku putra Suga sebagai pemegang saham untuk Tohokushinsha Film Corp. Perusahaan ini adalah unit yang mengoperasikan layanan penyiaran satelit.
Baca Juga: PM Jepang Yoshihide Suga Tegaskan Tekad untuk Lanjutkan Persiapan Olimpiade Tokyo Tahun Ini
Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi diketahui telah mengeluarkan izin siaran kepada perusahaan tersebut.
Dalam rapat Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Jumat (19/2/2021), kementerian itu mengungkapkan bahwa putra sulung Suga telah mengakui suaranya yang terdapat dalam rekaman percakapan sebagaimana telah dilaporkan oleh majalah mingguan Shukan Bunshun.
Majalah tersebut merilis secara online pada Rabu (17/2/2021), mengklaim memiliki rekaman audio percakapan antara putra Suga dengan Akimoto dan pejabat Kementerian lainnya. Dalam rekaman itu, putra PM Suga berulang kali menyebutkan siaran satelit.
Akimoto kepada Parlemen Jepang juga mengaku adanya pembicaraan seputar siaran satelit dengan putra PM Suga.
Ketua Partai Komunis Jepang Kazuo Shii mengecam skandal itu. Kazuo Shii mencurigai proses pembuatan kebijakan di pemerintah pusat telah terdistorsi.
Dari hasil penyelidikan di Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi tentang skandal tersebut telah menemukan empat birokrat senior makan malam dengan putra dari PM Suga sebanyak 12 kali. Dari laporan penyelidikan itu mulai dari tahun 2016. Empat birokrat senior itu diketahui juga menerima hadiah dari putra PM Suga.
Putra perdana menteri berkenalan dengan beberapa pejabat ketika dia menjabat sebagai sekretaris ayahnya, yang merupakan menteri urusan dalam negeri dan komunikasi antara 2006 dan 2007, menurut majalah mingguan itu.
PM Jepang Yoshihide Suga mengatakan dia tidak mengetahui sesi makan malam antara putranya dan para pejabat.
Pemerintah dan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa tengah berusaha meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran fiskal 2021 dan revisi Undang-Undang Penyiaran di Parlemen. Pencopotan dua pejabat itu nampaknya sebagai langkah antisipasi ganjalan dalam Parlemen.
Undang-Undang Etika Pelayanan Publik Nasional Jepang melarang pejabat pemerintah pusat menerima fasilitas dari pemangku kepentingan. (Andy Lala)
Baca Juga: Jepang Mulai Vaksinasi Massal Covid-19 Bagi Tenaga Kesehatan, Targetkan 40.000 Nakes Hingga Maret
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.