Karena Kudeta, Negara-Negara Ini Kompak Beri Sanksi Untuk Myanmar

Sejak 2014, UE telah memberi Myanmar hampir 700 juta euro. Borrell mengatakan sistem khusus Uni Eropa untuk memberikan negara-negara kurang berkembang akses bebas bea dan bebas kuota ke semua produk, kecuali senjata dan amunisi juga dapat dinilai kembali.

“Kita sekarang perlu mengembangkan tanggapan yang kuat terhadap perebutan kekuasaan yang tidak dapat diterima ini, yang membalikkan 10 tahun transisi demokrasi,” katanya seperti dikutip dari the Associated Press.

Ia menambahkan bahwa tinjauan tersebut akan memeriksa seberapa dekat Uni Eropa bekerja dengan pemerintah Myanmar dari sektor hukum, keuangan dan perspektif lainnya.

4. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yaitu sebuah badan yang beranggotakan 47 negara dan berbasis di Jenewa, telah menjadwalkan sesi khusus pada hari Jumat untuk mempertimbangkan implikasi hak asasi manusia dari krisis di Myanmar.

Para pembela hak asasi manusia mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan lebih keras, namun tetap menghindari hukuman yang akan merugikan warga biasa di Myanmar.

“Pengumuman Presiden Biden tentang pembekuan aset dan Perintah Eksekutif yang membuka pintu untuk sanksi lebih lanjut yang ditargetkan terhadap militer Myanmar adalah langkah penting dan kami menyambut baik,” kata Daniel Sullivan, advokat senior hak asasi manusia untuk Pengungsi Internasional, dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Karena Kudeta, Selandia Baru Tangguhkan Kontak Politik dan Bantuan Militer Pada Myanmar

“Tetapi ada lebih banyak lagi yang dapat dan harus dilakukan Amerika Serikat untuk mengecam perilaku militer yang mengerikan dan mengakui ancaman sebenarnya yang dihadirkan oleh perebutan kekuasaan oleh militer Myanmar,” katanya.

Reaksi Negara-negara Tetangga Myanmar

Hingga kini belum diketahui apakah negara-negara tetangga Myanmar akan melakukan langkah tertentu terkait kudeta yang dilakukan militer di negara tersebut.

Para pemimpin Malaysia dan Indonesia mendesak ASEAN untuk mengadakan pertemuan khusus yang membahas Myanmar, yang merupakan salah satu anggota ASEAN.

Namun demikian, ASEAN telah lama menjalankan prinsip untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing negara anggota. Namun demikian, keputusan ASEAN dibuat berdasarkan konsensus, yang berarti hanya perlu satu anggota, mungkin Myanmar sendiri, untuk memblokir setiap tindakan yang dianggap bermusuhan.

Menyusul kudeta tersebut, Brunei, yang merupakan ketua ASEAN saat ini, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan upaya dialog, rekonsiliasi dan kembali ke keadaan normal sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, seorang pensiunan jenderal yang merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada tahun 2014, mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa ia menerima surat dari pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing yang meminta dukungan dari Thailand. Namun isi surat itu tidak diungkapkan ke media.