Kudeta Myanmar: Unjuk Rasa Makin Besar di Seluruh Myanmar Menyusul Sambungan Internet Dipulihkan

YANGON, KOMPAS.TV - Unjuk rasa makin membesar setelah sambungan data internet kembali aktif di Myanmar kemarin. Perusahaan telekomunikasi Telenor Norwegia yang menjadi penyedia utama internet mobile di Myanmar hari Minggu, (07/02/2021) mengatakan, "Kementerian Transportasi dan Komunikasi sudah memerintahkan mereka untuk membuka kembali internet dan mereka langsung melaksanakannya,", demikian dilansir Associated Press, Minggu (02/07/2021)/

Puluhan ribu warga di seluruh Myanmar hari Minggu turun ke jalan-jalan mengecam kudeta yang terjadi 1 Februari serta menuntut pembebasan seluruh orang yang ditahan militer. 

Unjuk rasa hari Minggu di seluruh Myanmar adalah yang terbesar sejak Revolusi Saffron tahun 2007 yang membantu terjadinya reformasi demokrasi di negeri itu.

Baca Juga: Militer Myanmar Tangkap Warga Australia yang Juga Penasihat Aung San Suu Kyi

Pemutusan arus informasi keluar masuk, penahanan Aung San Suu Kyi tanpa informasi apapun, desas-desus yang menyebar akibat ketiadaan informasi mengingatkan kembali negeri itu ke hari-hari gelap masa kediktatoran militer selama 5 dekade. 

Unjuk rasa hari Minggu didominasi Generasi Z yang tumbuh dalam suasana yang lebih merdeka dan sejahtera, di Myanmar, salah satu negara termiskin dan paling terkungkung di Asia Tenggara. 

Associated Press melaporkan, semangat puluhan ribu pengunjuk rasa langsung naik saat internet kembali aktif di telepon genggam mereka setelah satu hari penuh diblokir pemerintah militer. 

Unjuk rasa di Yangon terjadi di lokasi yang berbeda-beda oleh berbagai lapisan masyarakat dan semua berjalan menuju Sule Pagoda yang terletak di pusat kota. Pengunjuk rasa berteriak "Panjang Umur Ibu Suu," dan "Jatuhlah kediktatoran militer,". 

Seruan itu diikuti pengunjuk rasa di kota-kota lain Myanmar.

Baca Juga: Internet Kini Mati di Myanmar, Setelah Militer Gagal Bungkam Facebook, Twitter, dan Instagram

Pengunjuk rasa di seluruh Myanmar menuntut pembatalan pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi beserta seluruh orang yang ditahan sejak hari Senin, (01/02/2021), yang kebanyakan adalah tokoh utama partai Liga Nasional Untuk Demokrasi. 

Militer mengambil alih kekuasaan atas dasar tuduhan bahwa pemerintahan Suu Kyi gagal menindaklanjuti keluhan kecurangan pemilu November kemarin, walau KPU Myanmar mengatakan mereka tidak menemukan fakta yang bisa mendukung tuduhan tersebut. 

Membesarnya unjuk rasa menjadi pengingat akan panjangnya perjuangan Myanmar menuju demokrasi, dimana negeri itu sudah 5 dekade berada di bawah kediktatoran militer.

Baca Juga: Utusan PBB Temui Militer Myanmar, Kutuk Kudeta yang Terjadi

Tahun 2021, cengkeraman militer mengendur tahun 2012 dan tahun 2015 partai Suu Kyi memenangkan pemilu, membuat negeri itu pertama kalinya dipimpin pemerintahan sipil.