Kudeta Myanmar: Tokoh Junta Militer yang Kini Jadi Menteri Setelah Kudeta

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV – Minggu ini kubu militer yang dikenal dengan sebutan Tatmadaw mengakhiri kekuasaan demokratis semu di Myanmar, saat serdadu dengan perencanaan matang melaksanakan kudeta dan mengambil alih kendali negara

Kubu militer, seperti dilansir Associated Press, mengatakan hal itu diperlukan karena pemerintah sipil gagal menindaklanjuti tudingan kecurangan pemilu November lalu, yang dimenangkan secara telak oleh partai Liga Nasional Untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.

Kini Suu Kyi berada dibawah tahanan militer, dan Tatmadaw mengklaim pengambilalihan kekuasaan tersebut sah. Setelah itu, militer Myanmar mengumumkan mengambil alih pemerintahan dan mengumumkan keadaan darurat selaam satu tahun.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Pemimpin Kudeta 1 Februari Jenderal Min Aung Hlaing Akhirnya Buka Suara

Panglima militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, bertindak sebagai Ketua Dewan Administrasi Negara yang bisa dibilang sebagai jabatan tertinggi.

Dia diberi mandat atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menandai kembalinya militer setelah 10 tahun demokrasi.

Selain itu, militer Myanmar telah mencopot jabatan sejumlah menteri dan menunjuk beberapa perwira tinggi untuk mengisi jabatan-jabatan penting pemerintah Myanmar.

Dilansir dari The Guardian, berikut sejumlah tokoh yang ditunjuk untuk mengisi jabatan-jabatan penting di Myanmar setelah militer mengkudeta pemerintah.

Baca Juga: Dituduh Impor Walkie Talkie Ilegal, Aung San Suu Kyi Hadapi Jeruji Besi

Menteri Dalam Negeri: Letjen Soe Htut Letnan Jenderal

(Letjen) Soe Htut (60) adalah seorang perwira karir dan kepala intelijen militer Myanmar. Dia ditunjuk untuk mengepalai Kementerian Dalam Negeri Myanmar pada Maret 2020. Posisi ini masih dipercayakan kepada Soe Htut setelah militer melakukan kudeta pada Senin. Kementerian ini mengawasi polisi, penjara, dan intelijen. Di bawah pemerintahan sipil Myanmar, Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu dari tiga kementerian yang dikendalikan oleh militer, sesuai dengan konstitusi negara. Menurut Human Rights Watch, Soe Htut sebelumnya masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa untuk pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan perannya memimpin komando selatan.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Namanya Burma atau Myanmar sih? Nah Ini Penjelasannya

Menteri Pertahanan: Jenderal Mya Tun Oo

Jenderal Mya Htun Oo (59) bergabung dengan akademi pertahanan Myanmar pada 1980. Setelah lulus dari akademi, karirnya di angkatan bersenjata Myanmar melesat. Bahkan, dia sempat menjadi kepala staf angkatan darat, laut, dan udara pada 2016. Sebelum militer melakukan kudeta, dia dianggap sebagai salah satu kandidat menggantikan Min Aung Hlaing yang telah mencapai usia pensiun tahun ini. Dia lima tahun lebih muda dari Min Aung Hlaing. Menurut Human Rights Watch, Mya Tun Oo memegang peran penting selama kampanye melawan Rohingya pada 2017. 

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Junta Militer Blokir Facebook Untuk Bungkam Perlawanan

Menteri Luar Negeri: U Wunna Maung Lwin

Setelah melakukan kudeta, militer menunjuk U Wunna Maung Lwin (68) sebagai Menteri Luar Negeri Myanmar. U Wunna Maung Lwin memiliki sejarah panjang dengan militer, mengabdi selama hampir tiga dekade sebelum pensiun dengan pangkat terakhir sebagai kolonel. Dia juga pernah menjabat sebagai perwakilan PBB pada 2007 hingga 2011 dan sebagai Menteri Luar Negeri Myanmar sejak 2011 hingga 2016. Ayahnya, Letkol Maung Lwin, menjadi Menteri Luar Negeri sejak 1969 hingga 1970.

Baca Juga: AS Tinjau Langkah yang Akan Diambil Untuk Myanmar dan Rusia

Menteri Perencanaan, Keuangan, Perindustrian: U Win Shein

U Win Shein sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada 2011-2012. Pada 2013-2014 dia adalah ketua Komisi Investasi Myanmar. Keluarganya memiliki sejarah panjang dalam memerintah Myanmar. Ayahnya, San Shein, adalah anggota komite eksekutif pusat partai Program Sosialis Burma.