Indonesia - Israel Nyaris Buka Hubungan Diplomatik Tapi Waktu Tidak Cukup, kata Pejabat Senior Trump

Indonesia

Dengan populasi lebih dari 270 juta, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Fakta itu menjadi "kepentingan simbolis ekstra," bagi pemerintahan Trump, yang ingin mengatakan konflik Israel-Palestina tidak perlu menjadi penghalang bagi perdamaian antara negara Yahudi dan dunia Muslim dan Arab.

Ketika pembicaraan Kushner dan Berkowitz dengan Indonesia semakin intensif bulan lalu, seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan kepada Bloomberg, Indonesia dapat menerima bantuan pembangunan sebanyak 2 miliar dollar dari AS.

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka,” kata Adam Boehler, CEO US International Development Finance Corporation yang bekerja sama dengan Kushner. “Jika mereka siap, mereka akan siap, dan jika mereka siap maka kami akan dengan senang hati mendukung secara finansial, bahkan lebih dari apa yang kami lakukan saat ini.”

Pada saat itu, presiden Indonesia Joko Widodo mencoba meredam spekulasi, dan memastikan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai negara Palestina didirikan.

Baca Juga: Presiden Palestina Telepon Jokowi soal Isu Normalisasi Hubungan dengan Israel, Ini yang Dibicarakan

"Mauritania dan Indonesia berada di urutan teratas, tetapi itu berubah berdasarkan berbagai keadaan," kata seorang pejabat senior AS pekan ini. "Anda dapat memasukkan semua negara ke dalam daftar, bahkan Iran pada akhirnya akan bergabung dengan Perjanjian Abraham."

Tim Trump juga dalam pembicaraan yang cukup maju dengan Oman dan pembicaraan yang sedikit kurang maju dengan Arab Saudi mengenai topik normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, pejabat lain mengungkapkan, sambil mengklarifikasi bahwa membuat kesepakatan dengan dua negara tersebut akan memakan waktu lebih lama.

“Saya berharap pemerintahan Biden memanfaatkan ini karena ini baik untuk semua orang. Perdamaian bukanlah cita-cita Republik atau cita-cita Demokrat,” kata pejabat senior itu.

Presiden terpilih Biden selama kampanye menyatakan dukungan untuk Abraham Accords dan calon menteri luar negeri Antony Blinken mengatakan kepada Times of Israel pada bulan November, “Sebagai prinsip dasar, mendorong negara-negara Arab untuk mengakui dan normalisasi dengan Israel adalah sesuatu yang kami dukung selama pemerintahan Obama-Biden dan akan tetap didukung dalam pemerintahan Biden-[Harris].” kata Blinken dalam wawancara tersebut.

Baca Juga: Indonesia Tolak Buka Hubungan Diplomatik Israel, Presiden Palestina Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Namun, kemungkinan inisiatif itu tidak akan diprioritaskan oleh pemerintahan Biden, terutama pada bulan-bulan awal saat mereka mencurhakan seluruh perhatian untuk menangani darurat pandemi Covid-19 dan krisi ekonomi yang menyertainya.

Bahkan di Timur Tengah, masalah yang lebih sentral bagi Biden adalah upayanya untuk mengaktifkan kembali kesepakatan nuklir Iran, yang menurutnya akan Biden lakukan jika Iran kembali mematuhi perjanjian multilateral yang dulu disepakati.

Pejabat senior AS yang akan mengakhiri masa jabatannya itu mengatakan, “jika AS ingin terus mendorong Abraham Accords, tiga hingga empat negara lagi persyaratannya cukup mudahuntuk mencapai keberhasilan. Bila tidak berhasil, wah akan menjadi kekecewaan yang signifikan."

“Tidak ada keraguan ketika AS ingin menuju perdamaian dan normalisasi, lebih banyak negara akan mengikuti,” tambah pejabat senior itu.