Terlibat Skandal Pembayaran Kesejahteraan Anak, PM Belanda dan Seluruh Kabinetnya Mundur

“Pada Belanda saya katakan: Perjuangan kami melawan virus corona akan tetap berlanjut,” janji Rutte.

Baca Juga: Sidang Akbar di Italia, 350 Mafia dan Politisi Korup Besok Jalani Sidang Bersama di Pengadilan

Jese Klaver, pemimpin salah satu partai oposisi, mengatakan bahwa ia akan tetap mendukung pemerintah dalam perjuangan mereka melawan Covid-19.

Pada Kamis, pemimpin partai oposisi Partai Buruh mengundurkan diri dari jabatannya karena ia menjadi menteri urusan sosial dalam koalisi yang dipimpin oleh Rutte saat kantor pajak Belanda mengimplementasikan kebijakan ketat dalam melacak skandal penipuan tunjangan kesejahteraan anak.

Menteri Urusan Sosial dan Kebijakan Iklim Belanda Eric Wiebes, yang juga terlibat dalam skandal tersebut, menyatakan pengunduran dirinya segera pada Jumat. Wiebes juga menyatakan, dirinya tidak akan bergabung dalam pemerintahan penjabat.

Baca Juga: Cahayadi Kam, Orang Asia Pertama Pemenang Kompetisi Musik di Italia dan Raih Rp 864 Juta

Dalam pertemuan kabinet pada Jumat, para menteri memutusan reaksi mereka terhadap laporan pedas parlemen yang dikeluarkan bulan lalu, yang berjudul "Ketidakadilan Yang Belum Pernah Ada Sebelumnya”, yang menyatakan bahwa kebijakan kantor pajak telah melanggar prinsip-prinsip dasar aturan hukum. Laporan tersebut juga mengkritik cara pemerintah dalam menyediakan informasi tentang skandal bagi parlemen.

Banyak orang tua yang dituduh secara salah terjerumus ke dalam jeratan hutang saat para petugas pajak menuntut pembayaran kembali. Pemerintah di masa lalu telah meminta maaf atas metode yang digunakan kantor pajak dan pada Maret 2020 telah mengalokasikan 500 juta Euro (atau sekitar USD 607 juta) untuk membayar kompensasi bagi lebih dari 20.000 orang tua.  

Baca Juga: Lubang Raksasa Muncul di Napoli Italia Akibat Tanah Parkiran Ambles

Dalam reaksi tertulisnya, pemerintah berjanji mereformasi sistem kesejahteraan sebagai akibat dari skandal tersebut dan segera membayarkan kompensasi pada orang tua yang terdampak sebesar 30.000 Euro (atau sekitar USD 36.300) dan memperluas skema kompensasi yang ada.

“Semuanya ditujukan untuk menawarkan awal baru bagi para orang tua dan anak-anak mereka,” demikian bunyi pernyataan pemerintah.

Salah seorang orang tua yang menanti di dekat gedung parlemen selama pertemuan kabinet, menyatakan persetujuannya atas pengunduran diri kabinet.

“Ini penting bagi saya karena inilah cara pemerintah menyadari bahwa mereka telah berbuat salah dan bertanggung jawab, karena apa yang terjadi pada kami juga bukan hal kecil,” ujar Janet Ramesar.

Rutte berencana memimpin Partai Rakyat konservatifnya menuju Kebebasan dan Demokrasi pada pemilu bulan Maret mendatang, dan polling menunjukkan bahwa Rutte akan memenangkan mayoritas kursi kabinet. Ini akan menempatkan Rutte, yang telah menjabat selama satu dekade sebagai pemimpin 3 koalisi berbeda, di posisi pertama dalam upaya membentuk koalisi kabinet yang akan datang.

Namun, Rutte menyatakan, keputusan masa depannya ada di tangan para pemilih, dan menekankan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas kegagalan dalam pemerintahannya.