Pengadilan Korsel Perintahkan Jepang Bayar Ganti Rugi Kepada Korban Perbudakan Seks Selama PD II

Para pengamat mengatakan Jepang tidak mungkin mematuhi putusan pengadilan Korea Selatan.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Jepang Pertimbangkan Umumkan Status Darurat

Sebuah kelompok pendukung untuk perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks mengatakan mungkin akan mengambil langkah hukum untuk menyita aset pemerintah Jepang di Korea Selatan jika Jepang menolak memberikan kompensasi kepada para korban.

Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Takeo Akiba telah memanggil Duta Besar Korea Selatan Nam Gwan-pyo untuk mendaftarkan protes Tokyo atas keputusan tersebut.

Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato juga menyebut keputusan itu "sangat disesalkan," mengatakan "pemerintah Jepang tidak dapat menerima ini dengan cara apa pun."

Baca Juga: Pemerintah Jepang Resmi Berlakukan Status Darurat Tokyo Chiba Kanagawa dan Saitama

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada Jumat malam akan menghormati putusan tersebut dan akan berusaha untuk memulihkan martabat perempuan.

Dikatakan akan memeriksa kemungkinan efek putusan pada hubungan dengan Jepang dan melakukan upaya untuk mempertahankan kerja sama "berorientasi masa depan" dengan Tokyo.

Seoul dan Tokyo, keduanya sekutu utama AS, terkait erat satu sama lain secara ekonomi dan budaya.

Namun perselisihan sejarah dan teritorial mereka yang berasal dari pendudukan kolonial Jepang sering kali mempersulit upaya Washington untuk memperkuat kerja sama trilateral untuk menangani ancaman nuklir Korea Utara dan pengaruh China yang semakin besar di wilayah tersebut.

Baca Juga: Dianggap Simbol Perbudakan, Patung Christopher Columbus Dirobohkan Massa

Hubungan mereka anjlok ke salah satu level terendah dalam beberapa dekade setelah Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2018 memerintahkan perusahaan Jepang untuk menawarkan reparasi kepada beberapa penggugat tua Korea Selatan atas kerja paksa masa perang mereka.

Perselisihan itu meningkat menjadi perang dagang yang membuat kedua negara menurunkan status perdagangan satu sama lain, dan kemudian meluas ke masalah militer ketika Seoul mengancam akan mengakhiri perjanjian berbagi intelijen militer trilateral 2016 yang melibatkan AS.

Pada 2015, pemerintah Korea Selatan sebelumnya mencapai kesepakatan dengan Jepang untuk menyelesaikan sengketa perbudakan seksual.

Baca Juga: Lecehkan Murid Secara Seksual di 2019, 273 Guru di Jepang Dihukum

Berdasarkan kesepakatan itu, Jepang menawarkan permintaan maaf baru dan setuju untuk mendanai yayasan untuk mendukung para korban sebagai imbalan atas penghentian Korea Selatan untuk mengkritik Jepang atas masalah tersebut di panggung dunia.

Namun pemerintah Korea Selatan saat ini, yang dipimpin oleh Presiden Moon Jae-in, mengambil langkah-langkah untuk membubarkan yayasan tersebut, dengan mengatakan kesepakatan tahun 2015 tidak memiliki legitimasi karena pejabat gagal berkomunikasi dengan benar dengan para korban sebelum mencapainya.