Prancis Luncurkan Layanan Tagihan Tunjangan Anak

PARIS, KOMPAS.TV – Pemerintah Prancis meluncurkan sebuah layanan baru yang memungkinkan menarik sejumlah uang secara langsung dari rekening bank para orang tua yang gagal membayar tunjangan anak mereka. Dilansir dari Associated Press, layanan ini bertujuan membantu banyak keluarga – yang sebagian besar dikepalai oleh para ibu tunggal – bangkit dari situasi keuangan yang tidak stabil.

Lewat cuitannya di Twitter, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik, “Tunjangan anak yang tidak dibayar merupakan situasi sulit yang tak tertahankan bagi ratusan ribu orang tua tunggal.” Pada Selasa (5/1), Macron mengunjungi markas CAF, sebuah badan pembayaran tunjangan bagi keluarga Prancis yang menyediakan layanan baru tersebut di Tours, di Prancis bagian tengah.

Baca Juga: Prancis Luncurkan Rancangan Undang-undang Untuk Melawan Radikalisme

Seorang ibu tunggal menyampaikan rasa terima kasihnya pada Macron atas layanan tersebut sembari menceritakan situasi pribadi yang dihadapinya yang mencakup kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dari sang mantan suami dan kesulitan keuangan parah. “Terima kasih. Aturan baru ini sungguh memberi kelegaan pada saya,” ujarnya menolak menyebutkan nama atas alasan privasi.

Pihak berwenang Prancis memperkirakan, sekitar 30% – 40% tunjangan anak tidak dibayarkan, hanya sebagian dibayar, atau dibayar telat, hingga menyebabkan setidaknya 300.000 keluarga berada dalam kesulitan keuangan.

Orang tua tunggal mewakili 1 dari 4 keluarga di Prancis, dan 85% di antaranya adalah kaum ibu. Sepertiga dari jumlah itu hidup di bawah garis kemiskinan.

Baca Juga: Trump Tak Tanda Tangani RUU Pemulihan Ekonomi Covid-19, Jutaan Warga AS Kehilangan Tunjangannya

Bagi para keluarga tersebut, mendapatkan tunjangan anak – sekitar 170 Euro atau hampir 3 juta rupiah bagi setiap anak setiap bulan – adalah kunci.

Aturan baru tersebut juga bertujuan mencegah tekanan keuangan dan ancaman yang kerap dilancarkan oleh para orang tua penunggak tunjangan.

Di bawah sistem baru, setiap ibu atau ayah dapat meminta layanan baru pemerintah ini, meski tanpa persetujuan pasangan mereka. Jika sudah diterapkan, layanan penagihan tunjangan anak ini akan menangani pembayaran tunjangan hingga sang anak berusia 18 tahun. .

Isu adanya tunggakan pembayaran tunjangan anak ini mengemuka pada 2019 lalu dalam debat akbar yang digelar Macron bagi warga Prancis untuk mengekspresikan segala keluhan mereka menyusul aksi gerakan rompi kuning anti pemerintah yang memprotes ketidakadilan sosial pada 2018 silam.

Baca Juga: Bukan Cuma di Paris, Bentrokan Demo Rompi Kuning Meluas ke Kota-Kota Lain

“Saya terkejut saat mengetahui banyaknya perempuan yang mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat hidup dengan layak karena tunjangan anak mereka tidak dibayar,” ujar Macron saat itu.

Banyak negara lain di seluruh Eropa yang juga menghadapi masalah yang sama.

Di Belgia, para orang tua yang menunggak tunjangan anak mereka menjadi masalah hingga pemerintah turun tangan dengan menciptakan layanan khusus yang membantu orang-orang dalam upaya hukum mereka memperoleh uang yang terhutang dan bahkan bila perlu, memberikan uang muka.

Baca Juga: Minggu ke-17, Protes Rompi Kuning Masih Berlanjut

Tahun lalu, pemerintah Chechnya mengajukan sebuah program yang menjamin pembayaran tunjangan anak bagi orang tua tunggal, yang berlaku efektif mulai 1 Juli. Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial Chechnya akan membayarkan lebih dulu tunjangan anak sebesar USD 140 per anak setiap bulan bagi sekitar 24.000 anak di seluruh Chechnya. Setelahnya, pemerintah akan menagih pembayaran tersebut pada orang tua yang menunggak.

Di Jerman, sekitar setengah dari seluruh pembayaran tunjangan anak dari orang tua yang bercerai, diperkirakan tidak dibayarkan atau tidak seluruhnya dibayarkan. Dalam kasus pada orang tua yang terlalu miskin, pemerintah membayarkan tunjangan anak hingga sang anak berusia 18 tahun.

Di Polandia, undang-undang tahun 2007 menetapkan sebuah sumber pendanaan yang membayarkan hingga USD 134 bagi setiap anak yang tidak menerima tunjangan. Sebelum itu, para orang tua dapat meminta perintah pengadilan untuk memperoleh uang tunjangan, namun hanya sekitar 13% tunggakan tunjangan yang dibayarkan.

Di banyak negara lain seperti Yunani, Spanyol dan Portugal, jalan keluar utama ditempuh melalui pengadilan, yang kerap menyebabkan penundaan lama dan menghabiskan biaya mahal sebelum sebuah keputusan diambil.