Amerika Serikat Hukum Turki Karena Beli Rudal S-400 Rusia

WASHINGTON, KOMPAS TV - Pemerintahan Amerika Serikat dibawah presiden petahana Donald Trump menerapkan hukuman bagi sekutu NATOnya, Turki, atas pembelian jaringan peluru kendali pertahanan udara Rusia S-400.

Associated Press hari Selasa (15/12/2020) melaporkan, hukuman AS itu akan menciptakan konfrontasi lebih lanjut antara kedua negara saat Joe Biden bersiap menjadi presiden AS 20 Januari nanti. 

Langkah luar biasa terhadap sekutunya itu diambil saat hubungan antara Washington dan Ankara dalam situasi yang agak ribet, setelah Turki memutuskan untuk membeli sistem peluru kendali pertahanan udara S-400, memutuskan untuk terlibat di Syria dan konflik antara Armenia dan Azerbaijan, serta di Mediterrania Timur. 

Hukuman AS itu diambil berdasarkan aturan tahun 2017 bernama CAATSA, menambah runyam hubungan saat Trump berada di penghujung kekuasaan. Ini adalah pertama kalinya AS menerapkan aturan CAATSA terhadap sekutunya sendiri. 

Baca Juga: Turki Diancam Sanksi Ekonomi, Erdogan: Kami Tak Takut

Sebelumnya AS telah mencoret Turki dari program pengembangan pesawat tempur F35 serta pelatihan militer akibat keputusan Turki membeli Rudal S-400, walau tidak ada langkah lebih jauh selain peringatan berulang kali dari pejabat AS bahwa sistem S-400 adalah ancaman bagi keamanan sekutu yang lain serta tidak cocok dengan sistem persenjataan NATO 

"Amerika Serikat sudah terang benderang kepada Turki hingga tingkat paling tinggi dan pada berbagai kesempatan menekankan, pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 akan membahayakan personil dan keamanan teknologi militer AS, serta hanya akan memberi dukungan bagi industri pertahanan Rusia serta membuat Rusia bisa mengakses angkatan bersenjata Turki dan industri pertahanan mereka," tegas Menlu AS Mike Pompeo seperti dilaporkan Associated Press. 

Pompeo lebih lanjut beralasan,"Turki tetap saja memutuskan untuk membeli dan mengujicoba rudal S-400, terlepas dari adanya pilihan lain seperti sistem rudal milik NATO yang bisa memenuhi kebutuhan pertahanan mereka,"

Baca Juga: Inginkan Perdamaian dengan Uni Eropa, Erdogan: Turki Bagian dari Eropa

“Saya mendesak Turki untuk menyelesaikan masalah S-400 ini secepatnya dengan koordinaasi Amerika Serikat," seraya menambahkan, "Turki adalah sekutu berharga dan mitra keamanan regional penting bagi AS, dan kami mengharapkan kelanjutan sejarah kerja sama pertahanan yang produktif selama beberapa dekade ke belakang, dengan cara mengenyahkan halangan diantara kita yaitu kepemilikan rudal S-400 selekas mungkin," tutur Pompeo lebih lanjut. 

Kementerian luar negeri Turki dalam pernyataannya "menolak dan mengecam" hukuman AS, sambil mengatakan hukuman sepihak AS itu sama sekali tidak bisa dipahami.

"Turki akan mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk melawan keputusan ini, yang tidak bisa dihindari lagi akan mempengaruhi hubungan kami secara negatif, serta kami akan membalasnya dengan cara dan pada waktu yang kami anggap sesuai," demikian pernyataan kementerian luar negeri Turki seperti dilaporkan Associated Press. 

Pernyataan Turki itu berulang kali menegaskan bahwa rudal S-400 tidak akan berpengaruh bagi sistem NATO. 

Baca Juga: Tentara Turki Tembakkan Rudal ke Aliansi Jihadis Suriah

Turki lebih lanjut meminta AS untuk "membalik keputusan buruk ini secepatnya," sambil menambahkan bahwa Ankara siap dengan dialog dan diplomasi. 

Hukuman AS ini menargetkan jajaran pemimpin Industri Pertahanan Turki, badan yang bertugas melakukan pembelian senjata, pemimpinnya Ismail Demir, serta tiga pejabat senior lainnya. 

Hukuman ini membekukan aset dan harta empat pejabat Turki itu yang berada di dalam yurisdiksi AS, serta melarang mereka untuk datang ke AS. Hukuman itu juga termasuk pembatalan lisensi ekspor, kredit dan pinjaman kepada lembaga tersebut. 

Pemerintahan AS berbulan-bulan menahan diri dari penerapan hukuman selain program pesawat tempur, sebagian karena ingin memberi waktu bagi pejabat Turki agar bisa mempertimbangkan kembali, dan sebagian diduga karena hubungan pribadi yang baik presiden Trump dengan presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Baca Juga: Erdogan Akhirnya Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Biden

Terlepas dari itu, berbulan kebelakang Turki tetap melanjutkan uji coba sistem rudal S-400 yang memunculkan kritik dari Kongres AS dan pihak lain yang menuntut penerapan sanksi berdasarkan CAATSA atau Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, yang memandatkan hukuman atas transaksi yang dianggap melanggar kepentingan AS. 

Hukuman ini dijatuhkan hanya beberapa minggu sebelum Joe Biden diambil sumpahnya menjadi presiden Amerika Serikat, sehingga potensial memunculkan dilema bagi pemerintahan AS selanjutnya walau telah muncul sinyal bahwa pemerintahan yang akan datang menentang penggunaan rudal S-400 oleh Turki serta perpecahan dalam NATO sebagai akibatnya.

Chris Ford, salah seorang pejabat paling senior di bidang pengendalian senjata kementerian luar negeri Amerika Serikat dikutip Associated Press mengatakan,"Kami sangat menyesal hal ini sampai diperlukan,"

Baca Juga: Mampir Istanbul, Bukannya Temui Pejabat Negara, Pompeo Justru Temui Pemimpin Kristen Ortodoks

Matthew Palmer, pejabat senior Kemenlu AS Biro Eropa menjelaskan,"Menerapkan hukuman bagi sekutu NATO bukanlah sesuatu yang kita anggap enteng,"

Bulan lalu, Menteri Pertahanan Turkey Hulusi Akar mengatakan, Turki siap berdiskusi dengan AS atas kegelisahan tentang interoperabilitas atau kecocokan S-400 dengan F-35. AS menanggapi adem ajakan itu dan Pompeo tidak lama setelah pernyataan itu datang ke Istanbul namun tidak bertemu dengan pejabat pemerintah Turki.

Turki menguji sistem rudal pertahanan udara S-400 untuk pertama kalinya bulan Oktober lalu, yang kontan langsung mendatangkan kecaman dari Pentagon.

Ankara mengatakan, mereka terpaksa membeli sistem senjata Rusia itu karena AS menolak untuk menjual sistem rudal Patriotnya. Pemerintah Turki juga menyoroti standar ganda, dimana anggota NATO lain, yaitu Yunani, juga memiliki sistem rudal buatan Rusia.