Sekjen PBB Desak Iran Jawab Kekuatiran Atas Program Nuklir dan Rudal Balistik

Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB menyatakan tidak akan ada pelaksanaan dari tuntutan AS – yang berarti tidak akan ada tuntutan PBB bagi negara-negara untuk memberlakukan kembali sanksi PBB atas Iran.

Walau begitu, kekuatiran meningkat dari AS dan kubu Eropa dari JCPOA, terutama karena Iran terus melanggar batasan dari kesepakatan. Iran secara terbuka mengumumkan terlebih dulu seluruh pelanggaran yang atas kesepakatan nuklir dan menyatakan itu dapat dibatalkan.

Kesepakatan itu menjanjikan Iran insentif ekonomi sebagai imbalan dari penghentian program nuklir.

Sejak penarikan mundur AS dari perjanjian dan pemberlakuan kembali sanksi sepihak oleh AS, Teheran berupaya menekan anggota lain dari kesepakatan, dengan menggunakan pelanggaran yang dibuat, untuk mencari cara baru dalam mengimbangi aksi Washington yang melumpuhkan ekonomi negara itu.

Baca Juga: China akan Kirim Tim Kesehatan ke Iran Perang Lawan Corona

Guterres memaparkan tindakan AS dan tanggapan Dewan Keamanan seraya kembali menekankan "pentingnya inisiatif untuk mendukung perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Republik Islam Iran, terutama selama tantangan ekonomi dan kesehatan saat ini yang ditimbulkan oleh pandemi COVID- 19.”

Terkait pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan tahun 2015 yang mendorong pelaksanaan JCPOA, Guterres mengatakan dirinya fokus pada pembatasan nuklir, peluru kendali balistik, dan pengiriman senjata dari dan untuk Iran.

Guterres mengatakan, Israel memberi informasi tentang adanya empat peluru kendali anti-tank Dehlavieh di Libya pada bulan Juni. Berdasarkan bukti foto, Guterres mengatakan, satu peluru kendali “memiliki karakteristik yang konsisten dengan peluru kendali Dehlavieh yang dibuat Iran.”

Namun Sekretariat PBB belum bisa menyimpulkan apakah peluru kendali Iran itu bisa berada di Libya dengan cara melanggar resolusi.

Dalam penyitaan oleh Australia pada Juni 2019, Guterres mengatakan, analisis foto beresolusi tinggi dari beberapa benda mengatakan, “amunisi kaliber 7.62 dalam penyitaan itu bukanlah buatan Iran.”

Sekretaris Jenderal mengatakan, PBB menerima informasi bahwa seseorang yang berada dalam daftar hitam sanksi, melakukan sesuatu yang “tidak konsisten” dengan asetnya yang telah dibekukan dan dengan tindakan pengiriman kepada Iran “katup, alat elektronik, dan alat pengukuran yang bisa digunakan untuk uji lapangan bahan bakar cari peluru kendali dan kendaraan peluncur ruang angkasa”

Guterres mengatakan, Sekretariat PBB saat ini sedang berusaha memperoleh informasi lebih lanjut.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas laporan ini pada 22 Desember nanti.