China Kutuk AS Atas Pembatasan Visa Bagi Anggota Partai Komunis China

BEIJING, KOMPAS.TV – China menuduh sejumlah kritikus di pemerintahan Amerika Serikat (AS) telah melakukan peningkatan penindasan politik terhadap Beijing, menyusul adanya sebuah laporan tentang sejumlah persyaratan baru yang lebih ketat pada visa bagi para anggota Partai Komunis yang berkuasa di China dan keluarga mereka, Kamis (3/12).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menyatakan, China akan membuat representasi terhadap AS menyusul laporan yang dimuat di harian The New York Times bahwa visa para anggota Partai Komunis dan keluarga mereka akan dibatasi per sekali kunjungan dan berlaku maksimal selama sebulan.

“Sudah jelas bagi semua bahwa ini merupakan peningkatan penindasan politik oleh sejumlah kekuatan anti China di AS yang bersumber dari prasangka ideologis dan mentalitas Perang Dingin terhadap China yang mengakar kuat. China dengan tegas menentang ini,” ujar Hua dalam konferensi pers di Beijing, China, seperti dilansir Associated Press, Kamis (3/12).   

Pendekatan yang dilakukan AS ini, sebut Hua, “sama sekali tidak konsisten dengan kepentingan AS sendiri,” dan bahwa hal ini akan merusak imej AS di mata dunia.

Baca Juga: Pemerintahan AS di Bawah Joe Biden Dipandang Akan Lebih Keras Terhadap China

Laporan The Times belum dapat segera dikonfirmasi, namun sejumlah petunjuk menyebut bahwa Washington tengah berencana menerapkan langkah tersebut, kemungkinan bahkan termasuk pelarangan total bagi seluruh 92 juta anggota Partai Komunis.

Masih belum jelas bagaimana peraturan pembatasan tersebut akan diberlakukan, mengingat banyak para anggota partai yang tidak memegang peran publik secara aktif dalam institusi partai.

Menanggapi pertanyaan tentang pernyataan dari seorang pejabat Departemen Kehakiman AS yang mengatakan sekitar 1.000 peneliti China telah pergi usai AS melancarkan tindakan keras terhadap aksi spionase, Hua menyebutnya sebagai, “prasangka bersalah yang tidak masuk akal.”.

Baca Juga: AS Kembali Blokir Produk China yang Dibuat dengan Kerja Paksa Uighur

Pada Rabu (2/12), AS menyatakan akan memblokir impor dari sejumlah produsen utama barang kapas China karena ketergantungan China pada para pekerja yang ditahan sebagai bagian dari tindakan keras yang diterapkan China pada etnis minoritas Uighur di China barat laut.

 “’Buatan China’ bukan hanya (menunjukkan) asal negara, tapi juga label peringatan,” ucap Wakil Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Ken Cuccinelli dalam sebuah rilis.

Baca Juga: Serangan Terakhir Trump ke China, Terapkan Sanksi Pembatasan Perdagangan karena Pelanggaran HAM

Sebagai tanggapan, Hua menuduh AS telah “mengarang berita palsu” dan menyebut langkah tersebut melanggar peraturan perdagangan internasional.

Langkah pembatasan visa ini akan menjadi tindakan hukuman terbaru yang diterapkan AS terhadap kepemimpinan dan perekonomian China di tengah kian tajamnya perselisihan antar kedua negara tentang hak asasi manusia, pandemi Covid-19, perdagangan, teknologi, Taiwan dan serangkaian isu lain.

Washington telah menerapkan larangan bepergian dan sanksi keuangan terhadap para pejabat yang terkait dengan tindakan keras pemerintah China terhadap etnis minoritas muslim Uighur dan kelompok muslim China lain di Xinjiang. AS juga telah melakukan langkah serupa terhadap pejabat China yang dituduh membatasi hak sosial dan politik di Hong Kong, kota semi-otonom China melalui penerapan hukum keamanan nasional baru yang ketat.

Hubungan diplomatik antara AS dan China memburuk pada musim panas lalu saat AS memerintahkan penutupan konsulat China di Houston. China segera membalas langkah AS dengan meminta AS segera mengosongkan konsulat mereka di kota Chengdu.

Sebelumnya, Washington telah melonggarkan peraturan bepergian bagi warga China yang mengunjungi AS, dengan maksud menangguk keuntungan dari kebiasaan berbelanja gila-gilaan para warga kaya baru China. Dimulai pada 2014, para pelancong dari China – baik anggota partai maupun bukan – dapat membuat visa berkali-kali kunjungan yang berlaku selama 10 tahun, dengan masa tinggal maksimal selama 180 hari pada tiap kunjungan, sementara para pelajar China diijinkan mendapat visa yang berlaku selama 5 tahun. China membalas dengan perlakuan serupa terhadap warga negara AS yang berkunjung ke China.

Baca Juga: Pemerintah China: Kami Tidak Ikut Campur dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat

Tentang pemberlakuan peraturan visa yang baru, para mahasiswa China di AS yang merupakan kelompok mahasiswa asing terbesar yang tersebar di berbagai universitas di AS, mengeluhkan akan persyaratan yang lebih sulit untuk mendapatkan atau memperpanjang visa. Para akademisi China juga menghadapi pengawasan yang lebih ketat, sementara lusinan jurnalis dari media pemerintah (China) telah dipaksa pulang dan pembatasan visa diberlakukan pada mereka yang tersisa. Ini, memicu pembalasan dari Beijing.   

Para analis sejak lama sudah berspekulasi bahwa petahana presiden Donald Trump akan memberlakukan tindakan yang lebih keras terhadap China sebelum resmi meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari tahun depan, menempatkan penggantinya, Presiden AS Terpilih Joe Biden dalam posisi sulit dalam hubungan bilateral AS dan China yang semakin rapuh.